68 menerima keterangan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan PT Istaka Karya. Pertemuan tersebut membahas dan memvalidasi identitas para pekerja yang menjadi korban kekerasan KKB pada 1-2 Desember 2018 di Bukit Tabo, Mbuwa, Nduga. C. Pada 15 Maret 2019, melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pertemuan yang menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menghasilkan kesepakatan tindak lanjut temuan-temuan Komnas HAM RI dengan membentuk tim penanganan kemanusiaan dalam penanganan pengungsian di kabupaten Nduga sebagai dampak akibat peristiwa kriminal bersenjata tersebut. Komnas HAM RI meminta Kementerian Sosial dan Kementerian PPA segera melakukan pendataan kembali jumlah pengungsi dan sebaran tempat-tempat pengungsian yang terkini dan melakukan penanganan darurat. D. Komnas HAM RI telah menyusun surat yang ditujukan kepada Mensesneg, Mensos, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan langkah-langkah penanganan dampak yang diderita oleh Pengungsi Nduga khususnya terkait dengan sandang dan pangan. E. Terkait dengan Pengungsi Nduga, Komnas HAM RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan adanya optimalisasi peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Nduga dan juga Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi pengungsian dalam proses distribusi bantuan dan juga pemenuhan hak-hak dasar pengungsi seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Berdasarkan hasil pemantauan dan permintaan keterangan dari para pihak pada 14 s/d 17 Oktober 2019, Komnas HAM mencatat permasalahan pokok yang menyangkut kasus Peristiwa Nduga yaitu: • Para pengungsi Nduga masih tersebar dibeberapa wilayah di Papua seperti di Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Jayawijaya yang masih membutuhkan bantuan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari; • Pemberian bantuan kepada para pengungsi Nduga sudah banyak dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota dimana para pengungsi itu berada; • Pemberian bantuan yang dilakukan mendapat kendala karena para pengungsi Nduga menolak pemberian bantuan dikarenakan distribusi bantuan-bantuan tersebut melibatkan aparat Kepolisian dan TNI; • Ada sebagian pengungsi Nduga yang meninggal dunia akibat sakit seperti yang meninggal dunia di Kabupaten Lani Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang karena kondisi kesehatannya yang memburuk. 3. Tim Pencari Fakta Peristiwa 21-23 Mei 2019 Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia memunculkan gejolak dan gelombang aksi protes menolak hasil Pemilu yang dianggap curang, terutama pada 21, 22, dan 23 Mei 2019. Gerakan aksi berlangsung ricuh dan bentrok antara massa dengan aparat keamanan disertai insiden kekerasan terutama di wilayah DKI Jakarta dan Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tercatat jatuh 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) orang korban luka-luka, termasuk 10 (sepuluh) warga sipil tewas dan puluhan aparat keamanan cidera. Kemudian 465 (empat ratus enam puluh lima) orang ditangkap dan ditahan, termasuk 74 (tujuh puluh empat) diantaranya anak-anak. www.ko mn a sh a m.g o .id