80 ba-lomba memanfaatkan sumber energi murah ini untuk mengeruk keuntungan. Potensi ini jualah yang menggerakkan Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengobral konsesi pertambangan untuk menarik investasi pengelolaan dan pemanfaatan batubara di Kalimantan Timur. Banyak dan luasnya izin pengelolaan batubara (PKP2B dan IUP) di Kalimantan Timur menimbulkan permasalahan tumpang tindih antara wilayah konsesi dengan peruntukan lain seperti lahan pertanian produktif, kawasan hutan, juga wilayah pemukiman penduduk. Setidaknya terdapat 1.404 Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur dengan luasan lahan sebesar 4.130.246,41 Ha5, sementara luas wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur tercatat seluas 127.267,52 km2, maka jika diperbandingkan, luas wilayah konsesi di Kalimantan Timur lebih dari 30% luas wilayah daratan Provinsi Gambar 3.11 Kalimantan Timur. Izin ini belum termasuk Perjanjian Karya Pengelolaan Batubara (PKP2B) yang merupakan rezim pengelolaan batubara sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan, penambangan dengan metode terbuka (open pit) yang tidak bertanggung jawab menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa ada upaya penyelesaian yang komprehensif terkait reklamasi lubang raksasa tersebut. Ekses dari tumpang tindih wilayah konsesi dengan peruntukan lahan yang lain, banyak ditemukan lubang bekas tambang yang berada di wilayah kawasan hutan dan juga di tengah-tengah pemukiman penduduk. Setidaknya terdapat 632 lubang bekas tam- Komnas HAM RI meninjau dampak bekas galian tambang di Kalimantan Timur bersama keluarga korban 2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bappenas. Hlm: 7. 3 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019–2023. Hlm: II-9 4 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Akhir Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional Pada Tahun 2019. Jakarta: Bappenas. Hlm 23. 5 Disampaikan Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur dalam paparannya pada pertemuan audiensi dengan Komnas HAM pada 31 Juli 2019, di Samarinda. www.ko mn a sh a m.g o .id