MODUL 3 tahunan ini kita belum terima dana bantuan modal dari pemerintah kota Palu, saya berharap bapak walikota perhatikan nasib kami yang sudah semakin tua ini,” kata Kapto lirih. Seperti keluarga tahanan politik lainnya, anak-anak Soekapto pun mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. “Ada temanku, bapaknya tentara juga tapi dia tidak dibilang PKI, sebenarnya teman-temanku yang lain tidak tahu kalau bapakku di penjara, karena dia cerita makanya semua teman-temanku tahu. Mereka olok-olok saya. Tapi saya tidak bisa bikin apaapa, saya cuma bisa nangis,” kenang Kapti Mulatsi (58), putri sulung Soekapto. Selama diinterogasi, tubuh bagian kanan dan kiri Soekapto disetrum, dan dipaksa untuk mengaku sebagai PKI. Jika tidak mengaku dia akan dipukul dengan rotan, kejadian itu terus belulang. “Saya akhirnya pasrah, ketika saya menjawab tidak tahu, justru pukulan yang saya terima. Akhirnya saya mengaku tahu saja walau sesungguhnya saya tidak tahu. Saya kemudian disuruh menandatangani secarik kertas, sudah saya tanda tangani saja,” ungkap Soekapto. Usai surat itu ditandatangani, Soekapto langsung di jebloskan ke rumah tahanan di Batalyon tersebut. Beberapa rekannya yang sama-sama memberantas Permesta/ PPRI di wilayah Indonesia timur juga mengalami nasib yang sama seperti Soekapto. Para tahanan di Palu juga mengalami kerja paksa, dari kesaksian para korban SKP-HAM mengidentifikasi sejumlah tempat yang dibangun lewat kerja paksa para tapol, antara lain Jl. Basuki Rahmat, dan landasan bandara. Nurlela mengatakan permintaan para korban pelanggaran HAM 65 yang utama adalah rehabilitasi nama baik. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu Agustus 2016. 74 | MANUAL PELATIHAN HAM Pengarustamaan Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) diunduh pada 24