122 Konfl ik Agrar i a Ma sya r akat H ukum A dat Ata s W i layahnya di K awa s a n Hu ta n Produksi 3.546,86 Ha (11,89%) dan APL 1.300,89 Ha (4,36 %). Berdasarkan pemanfaatan hutan ulayat Mukim Lango saat ini, 28.524,68 Ha merupakan wilayah kerja HPH/IUPHHK PT. Raja Garuda Mas Lestari (24.977,82 Ha di Hutan Lindung, 3.546,86 Ha Hutan Produksi) dan 1.300,89 Ha dikuasai HGU PT. Mapoli Raya dari Luas wilayah Mukim Lango. 4. Mukim sebagai Masyarakat Hukum di Aceh Qanun Aceh No. 4 tahun 2003 dan UU Pemerintahan Aceh tahun 2006 telah mengakui Mukim sebagai masyarakat Adat. Oleh karenanya pengakuan tersebut juga disertai dengan pengakuan terhadap hak-hak adatnya. Pasal 18B ayat (2) (Amandemen Kedua) UUD 1945 pada Bab VI yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.75 Secara historis, Lembaga Mukim termasuk lima posisi utama dalam struktur pemerintahan Kesultanan Aceh yaitu (1) Sultan, (2) Panglima Sagoe, (3) Ulee Balang, (4) Imeum Mukim, dan (5) Geuchik. Sepanjang sejarah Aceh sampai dengan masa Orde lama keberadaan Mukim tetap diakui dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Namun pada masa Orde Baru, keberadaan mukim sebagai pemerintahan dihapuskan dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Mukim sebagai sistem pemerintahan khas Aceh dimulai sejak masuknya Islam di Aceh. Sejak masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada masa keemasan Aceh sampai zaman Kolonialisme Belanda di awal abad XX, sistem mukim telah mendapatkan pengakuan. Bahkan sejak masih semasa Orde Baru, keberadaan Mukim sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Aceh telah diatur dalam Peraturan Derah Propinsi D.I Aceh No. 5 tahun 1996. Perda tersebut menjelaskan bahwa: “Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Mukim akan tetep utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan Nasional.”76 75 76 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Lihat penjelasan umum dari Perda D.IAceh No. 5 tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa Aceh

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات