122
Konfl ik Agrar i a Ma sya r akat H ukum A dat Ata s W i layahnya di K awa s a n Hu ta n
Produksi 3.546,86 Ha (11,89%) dan APL 1.300,89 Ha (4,36 %).
Berdasarkan pemanfaatan hutan ulayat Mukim Lango saat ini, 28.524,68
Ha merupakan wilayah kerja HPH/IUPHHK PT. Raja Garuda Mas Lestari
(24.977,82 Ha di Hutan Lindung, 3.546,86 Ha Hutan Produksi) dan 1.300,89
Ha dikuasai HGU PT. Mapoli Raya dari Luas wilayah Mukim Lango.
4. Mukim sebagai Masyarakat Hukum di Aceh
Qanun Aceh No. 4 tahun 2003 dan UU Pemerintahan Aceh tahun 2006
telah mengakui Mukim sebagai masyarakat Adat. Oleh karenanya
pengakuan tersebut juga disertai dengan pengakuan terhadap hak-hak
adatnya. Pasal 18B ayat (2) (Amandemen Kedua) UUD 1945 pada Bab VI
yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.75
Secara historis, Lembaga Mukim termasuk lima posisi utama dalam
struktur pemerintahan Kesultanan Aceh yaitu (1) Sultan, (2) Panglima
Sagoe, (3) Ulee Balang, (4) Imeum Mukim, dan (5) Geuchik. Sepanjang
sejarah Aceh sampai dengan masa Orde lama keberadaan Mukim tetap
diakui dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Namun pada masa
Orde Baru, keberadaan mukim sebagai pemerintahan dihapuskan
dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa.
Mukim sebagai sistem pemerintahan khas Aceh dimulai sejak masuknya
Islam di Aceh. Sejak masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada
masa keemasan Aceh sampai zaman Kolonialisme Belanda di awal abad
XX, sistem mukim telah mendapatkan pengakuan. Bahkan sejak masih
semasa Orde Baru, keberadaan Mukim sebagai kesatuan Masyarakat
Hukum Adat di Aceh telah diatur dalam Peraturan Derah Propinsi D.I
Aceh No. 5 tahun 1996. Perda tersebut menjelaskan bahwa:
“Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah
hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, perlu
dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Mukim akan tetep
utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan
ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan Nasional.”76
75
76
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”
Lihat penjelasan umum dari Perda D.IAceh No. 5 tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan
masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa Aceh
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات