18 Konfl ik Agrar i a Ma sya r akat H ukum A dat Ata s W i layahnya di K awa s a n Hu ta n Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. 2006. Humbang Hasundutan dalam Angka Tahun 2006. Dolok Sanggul. KSPPM. (2014). “Arsip Kronologi Kasus KSPPM.” _______. 2012. Buku Saku Pelanggaran HAM. Parapat: KSPPM. Manalu, Dimpos. 2009. Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarkat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pemerintah Kabupaten Humbahas. 2006. Potensi Kabupaten Humbahas. Dolok Sanggul. Rachman, Noer Fauzi, dan Siscawati, Mia, 2014. Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya. Yogyakarta: Insist Press. Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak hak Adat. Yogyakarta: Insist Press. Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Situmorang, Saur Tumiur. 2004. Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak. Parapat: KSPPM. ______. (2013). Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern. Makalah yang disampaikan pada acara HUT ke-3 DPP Kesatuan Bangso Batak se-Dunia (KKBD) tanggal 16 November 2013, di Medan. Sucofindo. (2004). Laporan Audit PT. Toba Pulp Lestari tahun 2004 (tidak dipublikasikan). Tim Ahli Badan Arkeologi Medan. 2013. Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Vergouwen, J.C. 2004. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta: LKIS. Annual Report PT. TPL Tahun 2012. Opini Mempertanyakan Transparansi Yayasan Toba Mas Mengelola Dana CD PT TPL, diambil dari http://palito4toba.wordpress.com/ mempertanyakan-transparansi-yayasan-toba-mas-mengeloladana-cd-pt-tpl/, diakses Agustus 2013. Saurlin Siagian, pendiri Hutan Rakyat Institute, peneliti sosial dan lingkungan, tinggal di Medan. Saat ini bekerja fultime sebagai konsultan lingkungan dan iklim di UEM. Trisna Harahap, staf Divisi Advokasi, KSPPM Parapat.