2. Klasifikasi Hak yang Diadukan
Hak atas kesejahteraan menjadi tema
yang paling banyak diadukan dengan
jumlah 27 aduan dan diikuti hak untuk
nemperoleh keadilan pada posisi kedua
dengan jumlah 13 aduan. Hak atas
kesejahteraan yang diadukan diantaranya
tekait konflik lahan antara kelompok
tani/masyarakat dengan perusahaan,
juga masalah ganti rugi/pembebasan
lahan masyarakat untuk proyek strategis
nasional. Sedangkan hak atas keadilan
terkait aduan masyarakat yang sedang
menjalani
peroses
hukum
tidak
memperoleh haknya sesuai ketentuan
yang ada, diantara hak untuk berobat,
hak untuk memperoleh informasi serta
tindaklanjut atas laporan aduan.
Tabel 3.23 Klasifikasi hak yang diadukan di Kalimantan Barat
3. Klasifikasi Berdasarkan Isu
Tabel 3.24 Klasifikasi berdasarkan isu yang diadukan
di Kalimantan Barat
4. Klasifikasi Berdasarkan Status Aduan
Sepanjang 2018 dari 49 aduan yang
disampaikan masyarakat, sebanyak 16
aduan telah dilakukan penghentian
tetap penanganannya. Penghentian ini
dilakukan setelah permintaan Komnas
HAM RI agar aduan ditindaklanjuti
instansi terkait yang secara teknis
bertanggungjawab sesuai kewenangannya diperoleh penyelesaian. Sebanyak
6 aduan selesai penangannya, 19 aduan
masih dalam pemantauan aktif Komnas
HAM RI, 3 aduan pemantauan pasif, dan
5 aduan penghentian sementara.
B. Pemantauan
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi
Kalimantan Barat melaksanakan pemantauan
sengketan tanah antara Poktan dengan
Lamtamal, menerima aspirasi masyarakat
terkait pelaksanakan Pilkada di Kalimantan
Barat
dan
sekaligus
melaksanakan
pemantauan pra Pilkada Kalimantan Barat.
Selain itu juga melaksanakan penanganan
pengaduan 3 Poktan di Sambas atas
penyerobotan lahan oleh PT. Kaliau Mas
Perkasa.
C. Penyuluhan
1) Pelaksanaan Focus Group Discussion
(FGD)
a. Menjadi narasumber di FGD
Penyelesaian Pelanggaran HAM
dan Konflik Sumber Daya Alam
b. FGD Standar Norma dan Setting
Penghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis (PDRE) yang melibatkan
Peneliti Komnas HAM RI RI,
perwakilan tokoh agama/adat/
masyarakat, organisasi masyarakat/
NGO serta akademisi.
c. FGD dengan Media : “Peran Komnas
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018
68