5
warga sebagai pemilik tanah harus menyerahkan tanahnya baik secara sukarela maupun terpaksa melalui
sistem konsinyasi, dimana pemilik modal maupun pemerintah dapat mengambil tanah tersebut dengan
menitipkan pembayaran ganti rugi pada pengadilan.
Prosedur ini banyak digunakan dalam pembebasan
tanah untuk pembangunan infrastruktur. Melalui
sistem konsinyasi pembayaran ganti rugi, maka pembangunan dapat dilaksanakan tanpa perlu menunggu
persetujuan dari pemilik tanah. Secara prosedural mekanisme pembayaran ganti rugi tidak menyalahi ketentuan, tetapi secara substansi hak pemilik tanah belum
tentu dipenuhi atau dilindungi. Prosedur ini secara
vis a vis menempatkan hak-hak individu berhadapan
secara diametral dengan kepentingan umum.
Pemerintah dalam memacu pertumbuhan investasi dan
pembangunan infrastruktur menempatkan reformasi
hukum sebagai bagian dari mempermudah investasi
dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur.
Reformasi hukum belum ditujukan untuk perlindungan
dan penghormatan hak-hak warga negara. Perubahan
peraturan ditujukan untuk mendorong perbaikan
iklim investasi dan pembangunan infrastruktur yang
menjadi prioritas pemerintah dalam reformasi hukum,
baik penyusunan maupun perbaikan peraturan.
Ketika pemerintah memacu pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur, maka seluruh
sumber daya dan kebijakan difokuskan pada hal
tersebut. Konsekuensi dari kebijakan tersebut
salah satunya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan pada aspek Hak Asasi Manusia menjadi tidak fokus, di mana hal tersebut bertentangan
dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa salah satu muatan materi peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan asas keadilan dan Hak Asasi Manusia.
Akibatnya sebagian besar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan bukanlah peraturan yang berkaitan secara langsung dengan perlindungan dan pemenuhan HAM. Lebih jauh lagi, HAM belum menjadi
prioritas dalam pelaksanaan program kerja pemerintah.
Pada 2018 isu tentang HAM tidak jauh berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya.
Semenjak
berakhirnya pemerintahan Presiden
Soeharto pada 1998, muncul gerakan demokrasi
yang memberikan ruang yang lebih luas kepada
masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat dapat
menyampaikan aspirasinya dengan berpendapat dan
berekspresi. Namun demikian, dalam praktiknya kebebasan berekspresi dan berpendapat menimbulkan persoalan lain yaitu melahirkan proses hukum terhadap
gagasan yang berseberangan dengan mayoritas
atau kekuasaan. Salah satu contohnya adanya razia
buku yang dianggap menganut paham komunisme,
dimana aktivis di Jawa Timur dituduh menyebarkan
gagasan komunisme dan diadili di pengadilan. Oleh
karena itu muncul kecenderungan otoritarianisme
dengan menggunakan instrumen hukum. Perbedaan gagasan diselesaikan melalui proses hukum.
Hukum menjadi instrumen penyelesaian persoalan di
masyarakat. Selain itu politik juga menjadi salah satu
instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Salah satu bentuknya melalui politik identitas yang menghadapkan kelompok-kelompok yang
berbeda pandangan secara diametral satu dengan
yang lainnya.
Instrumen politik juga digunakan melalui parlemen
baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Pemilihan
umum baik legislatif, presiden, maupun kepala
daerah merupakan salah satu instrumen politik
untuk memperoleh kekuasaan secara sah. Para pemenang dalam pemilihan umum dapat mengendalikan
kekuasaan. Pilkada serentak yang dilaksanakan
pada 2018 melahirkan Kepala daerah yang memiliki
basis politik yang kuat dan sah. Pada beberapa
daerah, kepala daerah terpilih belum tentu
memenangkan Pilkada karena program yang
mengedepankan kesejahteraan warga, tetapi popularitas yang cukup tinggi di daerah pemilihannya menjadi salah satu kunci utama kemenangan yang diraih.
Selain itu, Media dapat digunakan sebagai alat oleh
pemilik media dalam kontestasi politik. Pengendalian
media oleh sejumlah konglomerasi akan menghasilkan
berita yang telah diatur untuk kepentingan para pengendali media. Media tidak semata-mata untuk menginformasikan peristiwa, namun juga mengendalikan
informasi. Namun demikian hukum dan politik belum
tentu digunakan untuk kepentingan warga dan penghormatan hak asasi manusia, tetapi dapat digunakan
untuk kepentingan para pemegang kekuasan baik di
tingkat lokal maupun nasional. Kondisi ini dapat memunculkan adanya kecenderungan otoritarianisme
baru melalui proses yang sah.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa prioritas
pemerintah adalah memacu pertumbuhan investasi
dan pembangunan infrastruktur yang tentu saja memerlukan banyak lahan. Pemerintah mempermudah
izin untuk pelepasan lahan, yang tentu saja mengalami
kenaikan harga karena tingginya permintaan pasar. Di
sisi lain, percepatan investasi dan infrastruktur berpotensi memunculkan konflik antara pemilik modal
dengan warga, misalnya terjadinya kekerasan terhadap kelompok atau warga atau individu yang dianggap
atau dipersepsikan sebagai penghambat pembangunan.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik lahan
yang melibatkan perusahaan perkebunan dengan
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2018