BAB II NASIONALISME Menurut Smith, sebagai seorang nasionalis, maka ia tidak boleh menjadikan keseragaman sebagai sebuah tuntutan atau tujuan politiknya. Seorang nasionalis harus membentuk “suatu ikatan solidaritas yang mendalam.”35) Dalam hal ini dikenal apa yang disebutkan sebagai ingatan atau memori kolektif, yang berlanjut pada pemahaman bahwa kita memiliki pengalaman bersama, baik ketika dalam periode perjuangan (terhadap kolonial) maupun dalam periode pembangunan (tanpa gap kaya-miskin yang tajam) sehingga setiap warganegara memiliki sentimen solidaritas sosial sejauh menyangkut atau apa yang dianggap sebagai kepentingan nasional (kesejahteraan dan keamanan). Hal yang disampaikan di atas, berkesinambungan dengan aspek ketiga, yakni identitas nasional.36) Upaya membentuk identitas nasional dapat dilakukan dalam bentuk, yang dikenal sebagai tindakan pencarian dan penemuan “genius nasional” dirinya, sebagaimana yang dipopulerkan oleh Lord Shaftesbury, Vico, dan Montesquieu. Sebagaimana himbauan Herder pada setiap warga Jerman: “Marilah kita mengikuti jalur kita sendiri…biarlah orang lain berbicara baik dan buruk tentang bangsa kita, sastra kita, Bahasa kita: semua itu milik kita sendiri, merupakan diri kita sendiri, dan marilah kita merasa cukup dengan semua itu.”37) Dalam konteks Indonesia, untuk membangun sebuah identitas nasional –dengan berpegang teguh pada kaidah bhinneka tunggal ika—perlu adanya kebijakan politik untuk mendorong tindakan penggalian budayabudaya lokal sebagai sumber atau modal budaya yang sangat kaya akan keragamannya, dan sangat tua usianya dalam rangka penemuan identitas nasional. Karena setiap bangsa memiliki sejarah dan budayanya sendiri 34) Smith, 2003:31. 35) Smith, 2003:33. 36) Smith, 2003:33. Mansbach dan Rafferty mengatakan: “Identitas adalah ciri-ciri yang diakui seseorang mendefinisikan dirinya dan yang, ketika dimiliki juga oleh orang lain, mendefinisikan kelompok.” Mansbach dan Rafferty, Pengantar Politik Global. Bandung: Nusamedia, 2012. Halaman 826. 37) Smith, 2003:33. Hal ini, sebenarnya, telah dilakukan oleh Balai Pustaka. Baca pengalaman Hatta di atas. Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional 33