Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan
biaya (pro deo). Selama ini, anggaran bantuan hukum hanya diberikan oleh negara
kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk mendampingi tersangka, tidak
untuk mendampingi korban karena adanya anggapan bahwa dalam proses litigasi
pidana, korban sudah diwakili oleh kepolisian dan kejaksaan. Kalaupun ada,
jumlahnya sangat minim, dan lebih mengandalkan kepada pendanaan pro bono
yang tidak seberapa atau biaya dari korban sendiri. Padahal, korban tidak hanya
memerlukan bantuan ketika sudah berproses di pengadilan. Melainkan terdapat
banyak kebutuhan lain seperti biaya pendampingan luar pengadilan, biaya selama
berada di rumah aman, dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemulihan
psikologis. Besarnya biaya hukum yang akhirnya harus ditanggung korban,
menghalangi korban untuk melanjutkan proses mengklaim hak memperoleh
keadilan.
210. Cakupan layanan bantuan hukum harus diperluas, sehingga tidak hanya terpusat
pada proses litigasi, melainkan juga mencakup nonlitigasi. Perempuan yang
sedang melalui proses perceraian dari suami yang merupakan pencari nafkah
utama, mengalami kesulitan untuk membiayai proses perceraiannya termasuk jika
membutuhkan pendampingan hukum. Perlu digarisbawahi bahwa perempuan
korban KBG, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seringkali tidak
memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi meskipun misalnya berasal dari
keluarga yang berkecukupan.
Anak
211. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. Anak yang sudah pernah kawin tetap
diperlakukan sebagai anak, kecuali dalam hal keperdataan. 58 Anak yang
mengalami perkawinan haruslah dipandang sebagai anak yang menjadi korban
perkawinan anak. Meningkatnya angka perkawinan anak membuka potensi anak
untuk mengalami ketidakadilan. Seperti hilangnya kesempatan mendapatkan
pendidikan dan menempatkan anak pada posisi rentan mendapatkan kekerasan
dan mengalami pemiskinan. Termasuk juga adanya kemungkinan pemaksaan
perkawinan dengan anak oleh orang dewasa. Sehingga, memberikan status
dewasa kepada anak yang sudah kawin harus ditinjau ulang kembali.
212. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai subjek hukum sebagai dasar
penggunaan hak memperoleh keadilan. Termasuk bagi seseorang yang menurut
hukum dianggap belum cakap hukum, yakni anak. Pendampingan terhadap anak
didasarkan atas pembelaan hak dan kepentingan terbaik untuk anak.
213. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum,
anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi.
58
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak tidak secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan menghilangkan status sebagai anak. Penjelasan Pasal
20 UU No. 23 Tahun 2003 hanya menyebutkan bahwa anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan
belas) tahun diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.
42