Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam (rajm) bagi pelaku kumpul kebo dan seratus cambuk bagi pelaku perzinahan;181 delapan puluh cambuk bagi pembuat tuduhan palsu tentang keasusilaan (qadhf);182 hukuman mati bagi orang yang murtad (riddah); empat puluh atau delapan puluh cambuk bagi penenggak minuman keras (syarb al-khamr).183 Kendati terdapat konsensus di antara para ahli iqih tentang empat hukuman pertama, masih ada perselisihan tentang pelanggaran meminum khamar dan kemurtadan. Mayoritas ahli iqih mengakui bahwa meminum khamar adalah pelanggaran jenis hudud, sementara sebagian kecil menganggapnya sebagai pelanggaran jenis takzir. Hukuman untuk penenggak minuman keras juga berdasarkan Hadis. Sementara Mazhab Hanai, Hanbali, dan Maliki berpegang pada pendapat yang menyatakan delapan puluh kali dera, Imam Syai’i, dan beberapa ahli iqih lain, berpendapat hukumannya hanya empat puluh kali dera. Sejumlah sarjana dan ahli iqih Muslim kontemporer juga berargumen bahwa kemurtadan murni bukanlah pelanggaran jenis hudud dan tidak bisa dijatuhi hukuman mati dengan sendirinya tanpa melibatkan tindakan pemberontakan terhadap Negara.184 Bertolak dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, Mayer berargumen bahwa hukuman-hukuman hudud ini tidaklah konsisten ‘dengan prinsip-prinsip penologis dan norma-norma hak asasi manusia modern’.185 Ada juga argumen yang menyebutkan bahwa sebagian besar Muslim yang mendukung pelaksanaan hukuman hudud di negerinegeri Muslim sendiri agak ambivalen mengenainya karena kedahsyatan hukumanhukuman tersebut.186 Walaupun kalangan sarjana dan ahli iqih Muslim boleh jadi tidak setuju dengan kategorisasi hukuman hudud sebagai ‘kejam dan tidak manusiawi’, baik sarjana klasik maupun kontemporer hukum Islam tidak menyangkal kekasaran hukumanhukuman tersebut. Namun, pembenaran mereka ialah bahwa kekasaran hukuman hudud itu justru dimaksudkan, dan memang demikian adanya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Para ahli iqih lebih jauh berargumen bahwa standar pembuktian semua pelanggaran hudud dalam hukum Islam adalah sangat sukar. Semua itu harus dibuktikan melampaui seluruh 181 182 183 184 185 186 80 QS 24: 2 yang berbunyi: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat…’ Sekalipun sebagian ahli iqih sepakat bahwa istilah zina mencakup hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama menikah dan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan lajang, hukuman yang dituntut di sini berlaku hanya untuk pasangan bujang. Menurut sebuah Hadis, hukuman untuk perzinaan antara pasangan yang sudah menikah adalah rajam (pelemparan dengan batu sampai mati). Walaupun semua mazhab iqih ortodoks memegang pandangan hukuman rajam berlandaskan Hadis, mazhab Mu’tazilah dan Khawarij menentang hukuman rajam bagi perzinaan antara pasangan yang sudah menikah lantaran tidak mempunyai landasan bukti Al-Qur’an. Lihat, al-Jaziri, A.R., Ktab al-Fiqh ala al-Madzahib al-‘Arba’ah (Edisi ke-7, 1989), Vol. 5, 69. Hukuman mati dengan rajam bagi perzinaan antara pasangan yang sudah menikah dalam hukum Islam tradisional juga cukup menimbulkan perdebatan. Lihat, umpamanya, the Pakistan Federal Shariat Court cases of Hazoor Bakhsh and Others (1983) 35 PLD (FSC) 255. Lihat juga, Rizvi, S.A.H., et al (ed.), Criminal Law in Islam and the Muslim World (1996), hal. 223-241 untuk perdebatan mengenai hukuman zina dalam hukum Islam, dan Maududi, A.A., Towards Understanding the Qur’an: English Version of Tafhim Al-Qur’an (1998), Vol. VII, hal. 149-179 untuk wacana terinci tentang sifat dan hukuman perzinaan dalam hukum Islam. QS 24: 4 yang berbunyi: ‘Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.’ Lihat, umpamanya, Safwat, S.M., ‘Ofences and Penalties in Islamic Law’ (1982) 26 Islamic Quarterly, hal. 169. Lihat, bagian tentang kemurtadan pada paragraf 3.19.1 di bawah. Lihat, Mayer (c.k. no. 169), hal. 37. Lihat secara umum, ibid., hal. 37-60 dan Bannerman, P., Islam in Perspective (1988), hal. 26. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات