Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam deinisi Konvensi Penyiksaan, masih bisa dianggap sebagai penghukuman yang ‘kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat’ oleh Komite Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik apabila ia melibatkan penghukuman badan dan penganiayaan eksesif.176 Hal ini bisa bermasalah lantaran kurangnya kesepakatan universal mengenai hukuman-hukuman apa yang bisa dipertimbangkan sebagai yang ‘kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat’. Meskipun tidak mustahil, faktorfaktor sosiologis benar-benar menyusahkan dicapainya standar universal bagi hukuman pidana.177 3.8.1 Hukuman pidana Islam dan Hukum hak asasi manusia internasional Hukum Islam memberikan hukuman tetap yang disebut dengan hudud untuk beberapa jenis pelanggaran, hukuman retributif yang disebut dengan qishash untuk beberapa pelanggaran lain dan hukuman diskresioner yang disebut dengan ta’zir untuk beberapa pelanggaran lain lagi. Qishash (selanjutnya ditulis kisas) dan ta’zir (selanjutnya ditulis takzir) adalah hukuman variabel dan secara berturut-turut dalam diskresi (kebebasan mengambil putusan sendiri) korban pelanggaran (atau pewaris) dan hakim (atau Negara). Kecocokan Negara Muslim dengan standar internasional bagi hukuman pidana yang melibatkan hukuman kisas dan takzir dalam hukum Islam bergantung pada itikad politik dan pertimbangan internasional lain suatu Negara tertentu. Ketegangan dengan hukum hak asasi manusia internasional secara esensial berkenaan dengan hukuman-hukuman hudud yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah selama kejahatan itu terbukti menurut hukum Islam.178 Hukuman hudud pada umumnya ditentukan untuk enam pelanggaran menurut hukum tradisional Islam. Yakni: pemotongan tangan untuk pencurian (sariqah);179 hukuman mati, penyaliban dan pemotongan tangan dan kaki secara silang atau pembuangan bagi pemberontakan atau perampokan bersenjata (hirabah);180 pelemparan batu sampai mati 176 177 178 179 180 Lihat, An-Na’im, A.A., ‘Towards a Cross-Cultural Approach to Deining International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment of Punishment’, dalam An-Na’im, A.A., (ed.), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus (1992), hal. 19, 29. Ibid, hal. 32 untuk gambaran kesulitan menemukan standar universal bagi hukuman pidana. Lihat, umpamanya, El-Awa, M.S., Punishment in Islamic Law (1982), hal. 1. Lihat, QS 5: 38 yang berbunyi: ‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’ Hukuman ini berdasarkan QS 5: 33 yang berbunyi: ‘Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, ialah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)…’ Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam 79

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات