2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
mengatur), ketidakcakapan penyelenggara dalam menjalankan aturan maupun
akibat ketidaknetralan penyelenggara.
Terkait dengan pendataan pemilih pada penyelenggaran Pilkada 2015 masih
belum sepenuhnya akurat termasuk bagi kelompok rentan, khususnya pasien
rumah sakit dan tahanan. Selain itu masih ada manipulasi atau penggelembungan jumlah pemilih di beberapa wilayah.
Masih terdapat pengabaian pemenuhan hak-hak politik para TKI yang tidak
didata oleh beberapa KPUD sehingga mereka kehilangan hak konstutionalnya,
termasuk bagi para TKI di luar negeri tidak difasilitasi untuk memilih. Kondisi
ini dipengaruhi faktor ketiadaan regulasi dan implementasi di lapangan.
Masih terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan antar Pasangan Calon dan
antar massa pendukung. Beberapa peristiwa kekerasan diduga terjadi akibat
perbuatan penyelenggara Pemilu yang mengabaikan prinsip netralitas.
Pada pelaksanaan Pilkada 2015 khususnya bagi kelompok rentan telah ada
peningkatan pelayanan oleh KPU dengan penambahan kolom khusus mengenai
disabilitas dan penyediaan alat bantu di TPS. Meskipun demikian, terhadap
kelompok-kelompok rentan lainnya masih ditemukan berbagai hambatan,
seperti tahanan yang hanya difasilitasi daerah pemilihan setempat meskipun
kebanyakan bukan berasal dari lokasi setempat, pasien rumah sakit dan
penunggunya yang belum dijamin untuk menggunakan hak pilihya, Orang
Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) juga belum sepenuhnya difasilitasi untuk
memilih, dan termasuk buruh-buruh di kawasan industri dan perkebunan
di daerah perbatasan yang tidak didata sehingga mereka kehilangan hak
pilihnya.
Pelaksanaan Pilkada 2015 masih diwarnai dengan berbagai praktek diskriminasi baik didasarkan pada ras dan etnis, juga disebabkan perbedaan agama.
Peristiwa ini sebagian besar tidak ditindak oleh Pengawas Pemilu dan Aparat
Kepolisian. Bahkan beberapa kasus justru diselesaikan secara kekeluargaan
oleh pengawas pemilu.
Masih terjadi pengabaian prinsip Langsung, Umum dan Rahasia (LUBER) dan
Jujur dan Adil (Jurdil) sebagai manifestasi asas Pemilihan Umum yang berbasis
HAM. peristiwa tersebut tercermin dari masih dilakukannya praktek Noken
di Kabupaten Yahukimo di Papua dan terdapat fenomena yang sama di
Kepulauan Aru, Maluku.
Masih ditemukan praktik ketidaknetralan ASN/PNS dalam proses Pilkada baik
itu pada masa sebelum, selama, dan setelah masa kampanye di 6 (enam)
provinsi. Tindakan tersebut dilakukan melalui keterlibatan dalam kampanye,
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye,
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon, dan mengadakan kegiatan yang
mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.
Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
105
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات