2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. mengatur), ketidakcakapan penyelenggara dalam menjalankan aturan maupun akibat ketidaknetralan penyelenggara. Terkait dengan pendataan pemilih pada penyelenggaran Pilkada 2015 masih belum sepenuhnya akurat termasuk bagi kelompok rentan, khususnya pasien rumah sakit dan tahanan. Selain itu masih ada manipulasi atau penggelembungan jumlah pemilih di beberapa wilayah. Masih terdapat pengabaian pemenuhan hak-hak politik para TKI yang tidak didata oleh beberapa KPUD sehingga mereka kehilangan hak konstutionalnya, termasuk bagi para TKI di luar negeri tidak difasilitasi untuk memilih. Kondisi ini dipengaruhi faktor ketiadaan regulasi dan implementasi di lapangan. Masih terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan antar Pasangan Calon dan antar massa pendukung. Beberapa peristiwa kekerasan diduga terjadi akibat perbuatan penyelenggara Pemilu yang mengabaikan prinsip netralitas. Pada pelaksanaan Pilkada 2015 khususnya bagi kelompok rentan telah ada peningkatan pelayanan oleh KPU dengan penambahan kolom khusus mengenai disabilitas dan penyediaan alat bantu di TPS. Meskipun demikian, terhadap kelompok-kelompok rentan lainnya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti tahanan yang hanya difasilitasi daerah pemilihan setempat meskipun kebanyakan bukan berasal dari lokasi setempat, pasien rumah sakit dan penunggunya yang belum dijamin untuk menggunakan hak pilihya, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) juga belum sepenuhnya difasilitasi untuk memilih, dan termasuk buruh-buruh di kawasan industri dan perkebunan di daerah perbatasan yang tidak didata sehingga mereka kehilangan hak pilihnya. Pelaksanaan Pilkada 2015 masih diwarnai dengan berbagai praktek diskriminasi baik didasarkan pada ras dan etnis, juga disebabkan perbedaan agama. Peristiwa ini sebagian besar tidak ditindak oleh Pengawas Pemilu dan Aparat Kepolisian. Bahkan beberapa kasus justru diselesaikan secara kekeluargaan oleh pengawas pemilu. Masih terjadi pengabaian prinsip Langsung, Umum dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagai manifestasi asas Pemilihan Umum yang berbasis HAM. peristiwa tersebut tercermin dari masih dilakukannya praktek Noken di Kabupaten Yahukimo di Papua dan terdapat fenomena yang sama di Kepulauan Aru, Maluku. Masih ditemukan praktik ketidaknetralan ASN/PNS dalam proses Pilkada baik itu pada masa sebelum, selama, dan setelah masa kampanye di 6 (enam) provinsi. Tindakan tersebut dilakukan melalui keterlibatan dalam kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu. Laporan Tahunan 2015 / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 105

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات