PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA Presiden Republik Indonesia 1. DĞůĂŬƵŬĂŶƟŶĚĂŬĂŶͲƟŶĚĂŬĂŶLJĂŶŐĞĨĞŬƟĨƵŶƚƵŬŵĞŶŝŶũĂƵŬĞďŝũĂŬĂŶͲŬĞďŝũĂŬĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ͕ďĂŝŬĚŝƟŶŐŬĂƚŶĂƐŝŽŶĂůŵĂƵƉƵŶĚĂĞƌĂŚ͕ĚĂŶŵĞŶŐƵďĂŚ͕ mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di manapun di wilayah Republik Indonesia; 2. Mendorong dan memantau pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMN) yang mengedepankan jaminan bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita; 3. Memerintahkan semua aparat dan lembaga pemerintah, baik nasional ŵĂƵƉƵŶĚĂĞƌĂŚ͕ƟĚĂŬŵĞůŝďĂƚŬĂŶĚŝƌŝĚĂůĂŵƟŶĚĂŬĂŶĂƚĂƵƉƌĂŬƟŬĚŝƐŬƌŝŵŝŶĂƐŝ ƌĂƐƚĞƌŚĂĚĂƉŽƌĂŶŐ͕ŬĞůŽŵƉŽŬŽƌĂŶŐĂƚĂƵůĞŵďĂŐĂ͕ŚĂƌƵƐďĞƌƟŶĚĂŬƐĞƐƵĂŝ dengan kewajiban ini; 4. Mengimplementasikan seluruh komitmen nasional yang tercantum dalam ICERD dan berbagai Perjanjian HAM internasional lainnya yang telah ĚŝƌĂƟĮŬĂƐŝŽůĞŚWĞŵĞƌŝŶƚĂŚZ/ĚĂŶŵĞŵĂƐƟŬĂŶƉĞůĂƉŽƌĂŶŶLJĂƐĞĐĂƌĂ berkala kepada PBB; 5. Melarang dan mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang memadai, termasuk melalui pembentukan UU apabila keadaan membutuhkan; 6. Menghapuskan kebijakan pengutamaan agama tertentu/agama resmi, ƚĞƌƵƚĂŵĂŬĞďŝũĂŬĂŶƚĞŶƚĂŶŐĂŐĂŵĂLJĂŶŐĚŝĂŬƵŝĚĂŶƟĚĂŬĚŝĂŬƵŝ;hhEŽ͘Ϯϯ tahun 2006 dan berbagai regulasi lainnya) serta memulihkan kembali ƉĞŶŐĂŬƵĂŶŝĚĞŶƟƚĂƐĚĂŶŚĂŬͲŚĂŬŬĞůŽŵƉŽŬŵŝŶŽƌŝƚĂƐŬŚƵƐƵƐŶLJĂŚĂŬŶLJĂ ĂƚĂƐŝĚĞŶƟƚĂƐĂŐĂŵĂĚĂŶďƵĚĂLJĂŶLJĂƐĞŶĚŝƌŝ͖ 7. Presiden Republik Indonesia melalui Kejaksaan Agung bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menggelar pengadilan HAM ƉĞƌŝƐƟǁĂDĞŝϭϵϵϴĚĂŶďĞƌďĂŐĂŝƉĞůĂŶŐŐĂƌĂŶ,DŵĂƐĂůĂůƵƐĞďĂŐĂŝ upaya memutus impunitas di Indonesia. Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) 2016 29

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات