PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN DI INDONESIA
Presiden Republik Indonesia
1. DĞůĂŬƵŬĂŶƟŶĚĂŬĂŶͲƟŶĚĂŬĂŶLJĂŶŐĞĨĞŬƟĨƵŶƚƵŬŵĞŶŝŶũĂƵŬĞďŝũĂŬĂŶͲŬĞďŝũĂŬĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ͕ďĂŝŬĚŝƟŶŐŬĂƚŶĂƐŝŽŶĂůŵĂƵƉƵŶĚĂĞƌĂŚ͕ĚĂŶŵĞŶŐƵďĂŚ͕
mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang
berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi terhadap kelompok
minoritas di manapun di wilayah Republik Indonesia;
2. Mendorong dan memantau pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Menengah (RPJMN) yang mengedepankan jaminan bagi
pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marjinal
sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita;
3. Memerintahkan semua aparat dan lembaga pemerintah, baik nasional
ŵĂƵƉƵŶĚĂĞƌĂŚ͕ƟĚĂŬŵĞůŝďĂƚŬĂŶĚŝƌŝĚĂůĂŵƟŶĚĂŬĂŶĂƚĂƵƉƌĂŬƟŬĚŝƐŬƌŝŵŝŶĂƐŝ
ƌĂƐƚĞƌŚĂĚĂƉŽƌĂŶŐ͕ŬĞůŽŵƉŽŬŽƌĂŶŐĂƚĂƵůĞŵďĂŐĂ͕ŚĂƌƵƐďĞƌƟŶĚĂŬƐĞƐƵĂŝ
dengan kewajiban ini;
4. Mengimplementasikan seluruh komitmen nasional yang tercantum dalam
ICERD dan berbagai Perjanjian HAM internasional lainnya yang telah
ĚŝƌĂƟĮŬĂƐŝŽůĞŚWĞŵĞƌŝŶƚĂŚZ/ĚĂŶŵĞŵĂƐƟŬĂŶƉĞůĂƉŽƌĂŶŶLJĂƐĞĐĂƌĂ
berkala kepada PBB;
5. Melarang dan mengakhiri diskriminasi terhadap kelompok-kelompok
minoritas oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang
memadai, termasuk melalui pembentukan UU apabila keadaan membutuhkan;
6. Menghapuskan kebijakan pengutamaan agama tertentu/agama resmi,
ƚĞƌƵƚĂŵĂŬĞďŝũĂŬĂŶƚĞŶƚĂŶŐĂŐĂŵĂLJĂŶŐĚŝĂŬƵŝĚĂŶƟĚĂŬĚŝĂŬƵŝ;hhEŽ͘Ϯϯ
tahun 2006 dan berbagai regulasi lainnya) serta memulihkan kembali
ƉĞŶŐĂŬƵĂŶŝĚĞŶƟƚĂƐĚĂŶŚĂŬͲŚĂŬŬĞůŽŵƉŽŬŵŝŶŽƌŝƚĂƐŬŚƵƐƵƐŶLJĂŚĂŬŶLJĂ
ĂƚĂƐŝĚĞŶƟƚĂƐĂŐĂŵĂĚĂŶďƵĚĂLJĂŶLJĂƐĞŶĚŝƌŝ͖
7. Presiden Republik Indonesia melalui Kejaksaan Agung bersama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menggelar pengadilan HAM
ƉĞƌŝƐƟǁĂDĞŝϭϵϵϴĚĂŶďĞƌďĂŐĂŝƉĞůĂŶŐŐĂƌĂŶ,DŵĂƐĂůĂůƵƐĞďĂŐĂŝ
upaya memutus impunitas di Indonesia.
Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM) 2016
29
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات