Temuan
FAKTA-FAKTA
1. Memo Rekrutmen dan Telegram Tentara Taiwan No.602
Dua dokumen internal yang diterbitkan oleh pemerintah dan m
iliter
Jepang pada masa perang memberikan bukti pokok atas tanggung
jawab meluas dari pembuatan kebijakan “comfort station” dan
pelaksanaannya pada semua aras hierarki pemerintahan. Dokumen
pertama adalah sebuah memorandum berjudul “Hal-hal M
engenai
Rekrutmen Perempuan”(“Memo Rekrutmen”) yang dikirim pada 4 M
aret
1938 oleh seorang Ajudan Jenderal Kementerian Perang k epada Kepala
Staf Tentara Area Cina Utara dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah59.
Dokumen yang menunjukkan keterlibatan ini m
engungkapkan
usaha militer untuk menyamarkan sifat koersif dari “comfort system”,
keikutsertaan otoritas lokal, dan supervisi militer k
epada pelaku
individual dalam proses rekrutmen. Memo rekrutmen tersebut ditulis
secara lengkap di bawah ini:
Pemberitahuan dari Ajudan kepada Kepala Staf Tentara Area Cina Utara
dan Kekuatan Ekspedisi Cina Tengah
Merekrut perempuan lokal untuk bekerja di “comfort station” militer yang
akan didirikan di daerah-daerah terdampak Insiden Cina, dikhawatirkan
terdapat beberapa orang yang m
engklaim bertindak atas persetujuan
militer dan t elah merusak kehormatan tentara, dan m
engundang salah
pengertian p
ublik. Kami juga khawatir, bahwa dengan perantaraan
wartawan yang mengikuti militer dan o
rang-orang yang mengunjungi
tentara,ada pihak-pihak yang merekrut perempuan tanpa supervisi dan
menimbulkan problem s osial. Telah ada pula c ontoh bagimana o
rangorang yang tidak tepat telah ditugasi m
engumpulkan
perempuan,
mereka bahkan m
enculik perempuan dan d
itahan polisi. Hal-hal ini
harus menjadi perhatian serius. Kedepan, tentara di lapangan akan
mengontrol r ekrutmen p
erempuan dan secara teliti menyeleksi orangorang yang akan melaksanakan tugas ini. Tugas ini akan dilaksanakan
melalui kerja sama erat dengan polisi militer atau satuan polisi lokal.
Demikianlah Anda diberitahukan mengenai perintah (dari Kementerian
Perang) untuk m
enjalankan tugas ini dengan sangat memperhatikan
kehormatan militer dan menghindari problem sosial.
Memo ini secara sepintas tampaknya menunjukkan bahwa Kementrian
Perang memiliki hendak mengakhiri praktek penculikan sebagai cara
“memperoleh” perempuan untuk “comfort stations”. Bagaimanapun
41