MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
- perempuan = 31 orang
(b)
Tingkat Pendidikan
- SMU dan sederajat = 49 orang
- Sarjana = 62 orang.
-.Pasca sarjana = 16 orang
(c)
Tingkat Umur
- 20 tahun sampai 30 tahun = 86 orang
- 31 tahun sampai 45 tahun = 37 orang
- 46 tahun ke atas = 14 orang
Dengan latar belakang sebagai berikut:
1.
7 orang anggota legislatif ;
2.
1 orang pejabat Dirjen Kesbang Depdagri ;
3.
1 orang hakim yang pernah mengadili dan memutus perkara pelanggaran
hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu ;
4.
3 orang anggota/ pejabat KPU ;
5.
3 orang anggota/ pejabat Panwaslu ;
6.
2 orang anggota dan pejabat Komnas HAM ;
7.
5 orang penjabat KPUD Provinsi/Kabupaten-kota di Sulsel;
8.
5 orang penjabat KPUD Provinsi-kota di DKI Jakarta;
9.
5 orang penjabat KPUD Provinsi/ Kabupaten-kota di Sumatra Barat;
10. 4 orang pembina PD di DKI Jakarta;
11. 3 orang pembina PD di Sulsel;
12. 3 orang pembina PD di Sumbar;
13. 31 PD dari berbagai jenis di DKI Jakarta;
14. 19 PD dari berbagai jenis di Sulsel;
15. 10 PD dari berbagai jenis di Kota Padang Sumbar.
Sampel untuk variabel substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan,
khususnya juklak maupun yurisprudensi mengenai sistem penyelenggaraan
Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Sedang informan dalam
penelitian ini adalah pejabat/pimpinan instansi terkait maupun tokoh masyarakat
atau pihak yang dipandang mengetahui sumber data yang dibutuhkan.
58
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات