MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
dalam UU No. 12 Tahun 2003, juga kurang efektif karena pemilih PD yang
menggunakan alat tersebut sangat terbatas bahkan kadang-kadang tidak
ada. Jadi ini jelas tidak efisien dan hanya memboroskan anggaran.
Setelah dilakukan penelusuran mengenai asas atau prinsip
penyelenggaraan Pemilu yang berlaku sebelum UU No 12 Tahun 2003,
maka peneliti memahami jika pengaturan mengenai hal tersebut selain
substansinya yang relatif berbeda juga mengenai tempat pengaturan.
Ketentuan mengenai asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No.3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, selain diatur dalam Pasal 1 ayat 2,
juga disebutkan secara rinci pada bagian penjelasan umum. Dalam Pasal 1
ayat 2 UU tersebut dirumuskan :
“Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan,
jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan
suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”.
Jika dibanding dengan asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU
No. 12 Tahun 2003, pengaturan asas penyelenggaraan Pemilu dalam
UU No. 3 Tahun 1999 sedikit lebih luas. Selain mencakup asas luber dan
jurdil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003, asas
penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 juga melembagakan
prinsip demokrasi dan transparansi sebagai ciri umum negara hukum dan
merupakan unsur pokok konsep Good Governance. Dalam hal ini, asas
penyelenggaran Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 cukup kuat menjadi
landasan filosofis bagi diwujudkannya hak politik PD. Dengan demikian,
maka legislatif yang menyusun dan mengesahkan UU ini memiliki komitmen
lebih baik dalam hal menghormati, melindungi dan memenuhi hak PD dalam
penyelenggaraan Pemilu.
Salah satu bukti konkrit optimisme ini adalah karena melalui UU No.
3 Tahun 1999 selain telah mendudukkan secara resmi dua wakil PD yaitu
Fikri Tholib (pengguna kursi roda) dan Samsul Masri (Tuna daksa) sebagai
anggota MPR (1999-2004), juga pada periode inilah untuk pertama kalinya
dalam sejarah Indonesia bahkan dunia, ada seorang penyandang tuna netra
yaitu Bapak KH. Abdurahman Wahid alias “Gus Dur” menduduki jabatan
presiden sekaligus sebagai kepala negara. Fenomena paradoksal justru terjadi
ketika penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 Jo UU
No.23 Tahun 2003 khususnya pada pemilihan presiden. Gus Dur sebagai
simbol ketokohan PD akhirnya gagal menduduki kursi kepresidenan akibat
dijegal oleh KPU.
Adapun UU No.1 tahun 1985 sebagai ketentuan paling akhir
mengenai penyelenggaraan Pemilu sebelum UU No. 3 Tahun 1999, tidak
ditemukan pengaturan mengenai asas penyelenggaraan Pemilu. Ini terjadi
karena UU tersebut memang merupakan ketentuan yang hanya mengubah
125
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات