MENAKAR KEBERPIHAKAN LEGISLATIF dalam UU No. 12 Tahun 2003, juga kurang efektif karena pemilih PD yang menggunakan alat tersebut sangat terbatas bahkan kadang-kadang tidak ada. Jadi ini jelas tidak efisien dan hanya memboroskan anggaran. Setelah dilakukan penelusuran mengenai asas atau prinsip penyelenggaraan Pemilu yang berlaku sebelum UU No 12 Tahun 2003, maka peneliti memahami jika pengaturan mengenai hal tersebut selain substansinya yang relatif berbeda juga mengenai tempat pengaturan. Ketentuan mengenai asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, selain diatur dalam Pasal 1 ayat 2, juga disebutkan secara rinci pada bagian penjelasan umum. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU tersebut dirumuskan : “Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Jika dibanding dengan asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 12 Tahun 2003, pengaturan asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 sedikit lebih luas. Selain mencakup asas luber dan jurdil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003, asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 juga melembagakan prinsip demokrasi dan transparansi sebagai ciri umum negara hukum dan merupakan unsur pokok konsep Good Governance. Dalam hal ini, asas penyelenggaran Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 cukup kuat menjadi landasan filosofis bagi diwujudkannya hak politik PD. Dengan demikian, maka legislatif yang menyusun dan mengesahkan UU ini memiliki komitmen lebih baik dalam hal menghormati, melindungi dan memenuhi hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satu bukti konkrit optimisme ini adalah karena melalui UU No. 3 Tahun 1999 selain telah mendudukkan secara resmi dua wakil PD yaitu Fikri Tholib (pengguna kursi roda) dan Samsul Masri (Tuna daksa) sebagai anggota MPR (1999-2004), juga pada periode inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahkan dunia, ada seorang penyandang tuna netra yaitu Bapak KH. Abdurahman Wahid alias “Gus Dur” menduduki jabatan presiden sekaligus sebagai kepala negara. Fenomena paradoksal justru terjadi ketika penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 Jo UU No.23 Tahun 2003 khususnya pada pemilihan presiden. Gus Dur sebagai simbol ketokohan PD akhirnya gagal menduduki kursi kepresidenan akibat dijegal oleh KPU. Adapun UU No.1 tahun 1985 sebagai ketentuan paling akhir mengenai penyelenggaraan Pemilu sebelum UU No. 3 Tahun 1999, tidak ditemukan pengaturan mengenai asas penyelenggaraan Pemilu. Ini terjadi karena UU tersebut memang merupakan ketentuan yang hanya mengubah 125

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات