MARJINALISASI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
”Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
2.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang PD meliputi :
a)
Pasal 5:
“Setiap PD mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala
aspek kehidupan dan penghidupan”.
b)
c)
Pasal 7:
i)
Ayat (1) : “Setiap PD mempunyai kewajiban yang sama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
ii)
Ayat (2) : “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitas,
pendidikan dan kemampuannya”.
Pasal 8:
“Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan
terwujudnya hak-hak PD”.
d)
Pasal ? :
“Setiap PD mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan “.
e)
3.
Pasal 10:
i)
Ayat (1): “Kesamaan kesempatan bagi PD dalam segala aspek
penghidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan
aksesibilitas”.
ii)
Ayat (2): “Penyediaan aksesibilitas dimaksud untuk menciptakan
keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang PD dapat
sepenuhnya hidup bermasyarakat”.
iii)
Ayat (3): “Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau
masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan”.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM meliputi :
(1) Pasal 1:
(i)
Ayat (1):
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap
114
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات