xii HAK MASYARAKAT H UKUM A DAT ATA S W IL AYA HNYA DI K AWA S A N HU TA N Hak Guna Usaha hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA). Hutan Tanaman Industri Usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuihi kebutuhan bahan baku industri, baik hasil hutan kayu maupun nonkayu. Hak Pakai Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU ini (Pasal 41 UUPA). Inkuiri Nasional Metode untuk menyelidiki, menganalisis akar masalah, dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Metode ini dilakukan di tengah kondisi di mana perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di Indonesia telah terjadi, namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi. Indikasi pelanggaran HAM Perbuatan melawan hukum yang secara pasti menunjukkan terpenuhinya unsur, pertama, pelanggaran HAM, yakni unsur materiel, sedangkan unsur kedua, yakni unsur formal, tidak dapat dipastikan atau diyakini terpenuhinya.