2014
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanah
h dan MH
HA begitu sengkarut. Upaya pemulihan belum
b
beggitu kentara
a meski
perba
aikan beberapa peratu
uran-peraturran perunda
angan suda
ah dilakukann.
Sekittar 70% wiilayah Indonesia ditun
njuk oleh Pemerintah
P
c.q. Kemennterian Ling
gkungan
Hidup dan Keh
hutanan (d
d.h. Kemen
nterian Keh
hutanan) se
ebagai kaw
wasan huta
an yang
diperrlakukan se
ebagai huttan negara
a. Penunjuk
kan dan sebagian
s
kkecil peneta
apannya
dilakkukan sem
menjak jam
man Peme
erintah Hin
ndia Belanda. Pem
merintah ke
emudian
mene
etapkan ka
awasan-kaw
wasan konsservasi, hutan lindung
g serta izinn-izin pema
anfaatan
hutan
n di atas hu
utan produk
ksi.
Peng
gakuan Pe
emerintah terbilang
t
m
minim atas keberadaan MHA ddan hak-hak atas
wilayyahnya, term
masuk huta
an adat, khu
ususnya di kawasan ya
ang ditunju k sebagai kawasan
k
hutan
n. Bahkan
n Pemerinttah telah melepaska
an “kawasan hutan” tersebut melalui
pene
erbitan izin--izin pinjam
m pakai unt uk kepentin
ngan pertambangan ddan menjad
dikannya
Area
al Pengguna
aan Lain (A
APL) yang dapat dialo
okasikan ba
agi pembanngunan perk
kebunan
dan p
peruntukan lainnya.
Perlu
u disampaikkan bahwa jumlah kassus tentang
g sengketa pertanahann, termasuk tanahtanah
h adat di ka
awasan huta
an, meman
ng terus mengalami peningkatan ddari tahun ke
k tahun.
Komnas HAM mencatat
m
se
ekitar 20 pe
ersen dari seluruh
s
pen
ngaduan yaang diterima
a, terkait
isu p
pertanahan sebagaimana tampak pada data berikut
b
:
Data
a dikalanga
an masyara
akat sipil menunjuka
an kecende
erungan yaang sama. Aliansi
Masyyarakat Ada
at Nusantarra (AMAN) m
mencatat ka
asus tanah dan konflikk sumber da
aya alam
(SDA
A) adalah tertinggi
t
dib
banding kassus lain. Lebih dari 140 kasus bahkan me
elibatkan
Masyyarakat Hukkum Adat (M
MHA). Laya
aknya gunung es, konfflik yang terrjadi ditenga
arai jauh
lebih
h banyak da
ari kasus yang telah diccatat dan dilaporkan.
Jarin
ngan Kerja Pemetaan Partisipatiff (JKPP), yang
y
mengupayakan ppemetaan wilayahwilayyah adat, telah mela
akukan timp
paan (overrlay) peta wilayah addat terhadap peta
kawa
asan hutan pada 2014. Hasil timp aan tersebu
ut menunjuk
kkan bahwaa 81% penu
unjukkan
kawa
asan hutan berada di wilayah
w
ada
at, sedangk
kan 19% sis
sanya bera da di luar kawasan
k
hutan
n yang ijinn
nya tidak diterbitkan ole
eh instansi kehutanan.
k
Inkuiiri nasional hak MHA atas wilaya
ahnya di ka
awasan huta
an Indonessia juga me
erupakan
respo
on atas Putusan Ma
ahkamah K
Konstitusi (M
MK) No.35
5/PUU-X/20012 dalam perkara
peng
gujian UU No.
N 41/1999 tentang Kehutanan. Putusan yang
y
dibaccakan pada 16 Mei
n sebagian
2013
3 ini dan mengabulka
m
n gugatan pemohon, menurut paandangan Komnas
hukum yan
HAM
M, merupakkan suatu terobosan
t
ng penting dalam prooses pembaharuan
huku
um. Putusan
n MK tersebut menand
dai titik pen
nting perjua
angan penggakuan keberadaan
Laporan Tahunan Komnas HAM 2014
39
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات