2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanah h dan MH HA begitu sengkarut. Upaya pemulihan belum b beggitu kentara a meski perba aikan beberapa peratu uran-peraturran perunda angan suda ah dilakukann. Sekittar 70% wiilayah Indonesia ditun njuk oleh Pemerintah P c.q. Kemennterian Ling gkungan Hidup dan Keh hutanan (d d.h. Kemen nterian Keh hutanan) se ebagai kaw wasan huta an yang diperrlakukan se ebagai huttan negara a. Penunjuk kan dan sebagian s kkecil peneta apannya dilakkukan sem menjak jam man Peme erintah Hin ndia Belanda. Pem merintah ke emudian mene etapkan ka awasan-kaw wasan konsservasi, hutan lindung g serta izinn-izin pema anfaatan hutan n di atas hu utan produk ksi. Peng gakuan Pe emerintah terbilang t m minim atas keberadaan MHA ddan hak-hak atas wilayyahnya, term masuk huta an adat, khu ususnya di kawasan ya ang ditunju k sebagai kawasan k hutan n. Bahkan n Pemerinttah telah melepaska an “kawasan hutan” tersebut melalui pene erbitan izin--izin pinjam m pakai unt uk kepentin ngan pertambangan ddan menjad dikannya Area al Pengguna aan Lain (A APL) yang dapat dialo okasikan ba agi pembanngunan perk kebunan dan p peruntukan lainnya. Perlu u disampaikkan bahwa jumlah kassus tentang g sengketa pertanahann, termasuk tanahtanah h adat di ka awasan huta an, meman ng terus mengalami peningkatan ddari tahun ke k tahun. Komnas HAM mencatat m se ekitar 20 pe ersen dari seluruh s pen ngaduan yaang diterima a, terkait isu p pertanahan sebagaimana tampak pada data berikut b : Data a dikalanga an masyara akat sipil menunjuka an kecende erungan yaang sama. Aliansi Masyyarakat Ada at Nusantarra (AMAN) m mencatat ka asus tanah dan konflikk sumber da aya alam (SDA A) adalah tertinggi t dib banding kassus lain. Lebih dari 140 kasus bahkan me elibatkan Masyyarakat Hukkum Adat (M MHA). Laya aknya gunung es, konfflik yang terrjadi ditenga arai jauh lebih h banyak da ari kasus yang telah diccatat dan dilaporkan. Jarin ngan Kerja Pemetaan Partisipatiff (JKPP), yang y mengupayakan ppemetaan wilayahwilayyah adat, telah mela akukan timp paan (overrlay) peta wilayah addat terhadap peta kawa asan hutan pada 2014. Hasil timp aan tersebu ut menunjuk kkan bahwaa 81% penu unjukkan kawa asan hutan berada di wilayah w ada at, sedangk kan 19% sis sanya bera da di luar kawasan k hutan n yang ijinn nya tidak diterbitkan ole eh instansi kehutanan. k Inkuiiri nasional hak MHA atas wilaya ahnya di ka awasan huta an Indonessia juga me erupakan respo on atas Putusan Ma ahkamah K Konstitusi (M MK) No.35 5/PUU-X/20012 dalam perkara peng gujian UU No. N 41/1999 tentang Kehutanan. Putusan yang y dibaccakan pada 16 Mei n sebagian 2013 3 ini dan mengabulka m n gugatan pemohon, menurut paandangan Komnas hukum yan HAM M, merupakkan suatu terobosan t ng penting dalam prooses pembaharuan huku um. Putusan n MK tersebut menand dai titik pen nting perjua angan penggakuan keberadaan Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 39

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات