2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : Perdamaian kedua belah pihak; ~ Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; ~ Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; ~ Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan ~ Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Subkomisi Mediasi Komnas HAM dalam menangani kasus melalui tahapan pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Pada tahap pra mediasi, sebuah kasus pelanggaran HAM tidak akan ditindaklanjuti atau dihentikan apabila memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada tahap mediasi, mediasi akan menghasilkan sebuah Kesepakatan Mediasi apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, sedangkan Berita Acara Penundaan Perundingan dibuat apabila para pihak sepakat untuk menunda mediasi, atau dituangkan dalam Berita Acara Mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, pada tahap pasca mediasi, akan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kesepakatan Mediasi. Pada 2014 ini, terdapat sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan kewenangan dan fungsi Mediasi Komnas HAM, yaitu: Laporan Tahunan Komnas HAM 2014 83

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات