2014
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI
Berdasarkan Pasal 89 ayat (4) untuk melaksanakan fungsi mediasi, Komnas
HAM bertugas dan berwenang melakukan :
Perdamaian kedua belah pihak;
~ Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan penilaian ahli;
~ Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan;
~ Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
~ Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk
ditindaklanjuti.
Subkomisi Mediasi Komnas HAM dalam menangani kasus melalui tahapan pra mediasi,
mediasi, dan pasca mediasi. Pada tahap pra mediasi, sebuah kasus pelanggaran HAM
tidak akan ditindaklanjuti atau dihentikan apabila memenuhi ketentuan Pasal 91 ayat (1)
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada tahap mediasi, mediasi akan menghasilkan
sebuah Kesepakatan Mediasi apabila terdapat kesepakatan antara para pihak yang
bersengketa, sedangkan Berita Acara Penundaan Perundingan dibuat apabila para pihak
sepakat untuk menunda mediasi, atau dituangkan dalam Berita Acara Mediasi apabila
tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, pada tahap
pasca mediasi, akan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Kesepakatan Mediasi.
Pada 2014 ini, terdapat sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan kewenangan dan
fungsi Mediasi Komnas HAM, yaitu:
Laporan Tahunan Komnas HAM 2014
83
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات