B.2. Studi Kelayakan Bagi Masyarakat Terdampak Salah satu faktor yang menyebabkan berbagai persoalan mengenai ganti kerugian dalam pandangan Prof. Ida Nurlinda, ahli hukum agraria Unpad adalah kurang optimalnya pemanfaatan studi kelayakan sebagai hasil yang menyusun perencanaan pembangunan dan pengadaan tanah. Padahal diantara aspek yang diperoleh dari sudi kelayakan adalah survey sosial ekonomi masyarakat yang terdampak sebagai salah satu dasar pe­ ngambilan kebijakan dalam penilaian dan penetapan ganti kerugian. Dalam pandangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Slamet Nuryanto, Bappeda menekankan bahwa survei sosial ekonomi adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh instansi yang akan melakukan pe­ ngadaan tanah untuk proyek pembangunan demi kepentingan umum. Akan tetapi kondisi lapangan dalam pandangan Willy Hanafi, Ketua LBH Bandung yang senantiasa mendampingi warga yang menjadi korban pembangunan infrastruktur di Jawa Barat bertolak belakang, selama ini tidak ada survey ekonomi sosial sehingga Peme­rintah memiliki pandangan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan skema yang paling mudah dan terkesan memudahkan penanganan persoalan sosial ekonomi masyarakat terdampak. Padahal, masyarakat telah hidup dan menggantungkan sumber ekonomi selama bertahuntahun, seperti bercocok tanam dan berbagai sumber ekonomi menjadi hilang, belum persoalan tempat tinggal yang telah tergusur. Tampaknya hal-hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh peme­ rintah, Ritahardoyo dalam penelitiannya menerangkan bahwa akibat pola penggunaan lahan produktif untuk pembangunan akan membawa konsekuensi terjadinya urbanisasi atau menjadi buruh tani di tempat lain seperti di Kalimantan bahkan ke Malaysia; konflik agraria ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal, dimana ada keluarga yang memperoleh keuntungan dari informasi karena masyarakat yang tidak tahu (assymatric information) dan ada kelompok masyarakat yang diuntungkan serta sebagian dirugikan dari pembangunan suatu fasilitas umum; serta perubahan pemilikan lahan yang semakin menyempit membawa konsekuensi pada perubahan penghasilan masyarakat yang sebagian besar berprofesi petani55. 44 55. Ritahardoyo, Su. 1999, Perubahan Pemilikan Lahan dan Pendapatan Masyarakat Akibat Pembangunan: Studi Kasus Masyarakat Tergusur Pembangunan Waduk Sermo di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Majalah Geografi Indonesia Vol 13, Nomor 2, Sept, hlm 103-117