STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 5 TENTANG HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
website tertentu, bahkan ketika informasi tersebut bisa didapat dengan alternatif komunikasi
lainnya, karena sulit untuk memperoleh informasi melalui alternatif tersebut.
283. Pengadilan HAM Eropa juga pernah melakukan upaya penyeimbangan antara kebebasan
berekspresi di internet dengan hak asasi manusia lain. Dalam perkara Delfi AS v. Estonia,
Pengadilan menyadari disamping memiliki peran penting dalam meningkatkan akses publik
terhadap berita dan memfasilitasi penyebaran informasi secara umum, konten dan komunikasi
internet juga memiliki risiko buruk, khususnya terhadap penghormatan atas hak individu
dibandingkan dengan koran (printed press).
284. Dalam konteks keberadaan hate speech, berbeda dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat
yang melindunginya, Pengadilan HAM Eropa dalam berbagai perkara memutus bahwa hate
speech tidak dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. Terdapat beberapa kategori pernyataan
yang dipandang sebagai hate speech, misalnya pernyataan yang bertujuan untuk
membangkitkan kebencian terhadap ras atau etnis (Feret v. Belgium dan Garaudy v. France),
pernyataan yang menghasut kebencian terhadap seseorang atas dasar orientasi seksualnya
(vejdeland and others v. Sweden), Agama (Norwood v. Britania), dan pernyataan yang
menyangkal pentingnya demokrasi dan mendukung tindakan totalitarian dan anti-demokrasi
(The Welfare Party and Others v. Turkey).152
285. Dalam konteks pertanggungjawaban pihak ketiga, Pengadilan HAM Eropa dalam perkara Magyar
Jeti ZRT v. Hungary memutus bahwa perusahaan media tidak dapat dibebankan tanggungjawab
terhadap konten yang dihubungkan (hyperlinked) dengan artikel yang mereka tulis. Perkara ini
terkait dengan Magyar Jeti ZRT, sebuah perusahaan media Hungaria, yang diputus bersalah oleh
Pengadilan di Hungaria karena menyebarluaskan konten yang berisi informasi yang salah (false
information). Dalam menilai perkara ini, Pengadilan HAM Eropa memulai pandangannya dengan
menjelaskan pentingnya peran internet pada peningkatan kebebasan berekspresi. Namun,
sebagaimana diputus pada Delfi v. Estonia, internet juga memiliki dampak yang lebih buruk pada
penghormatan kehidupan privat dibanding media tradisional. Oleh karena itu, kewajiban dan
tanggungjawab portal berita online berbeda dengan penerbit tradisional. Selain itu, sebagaimana
diputus pada Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete and index.hu Zrt v. Hungary, dalam situasi
tertentu, portal berita dapat dibebankan tanggungjawab atas konten yang dibuat oleh
penggunanya. Atas pertimbangan itu, Pengadilan berpandangan prinsip tanggungjawab mutlak
tidak bisa diterapkan untuk menilai tuduhan defamasi yang dimuat dalam sebuah hyperlink.
Pengadilan akan menilai hal tersebut kasus-per-kasus dan memperkenalkan lima faktor yang
bisa dipertimbangkan, diantaranya:
a. Apakah jurnalis mendukung konten;
b. Apakah jurnalis mengulang konten (tanpa mendukungnya);
c. Apakah jurnalis semata-mata menaruh hyperlink (tanpa mendukung dan mengulang);
d. Apakah jurnalis mengetahui atau secara masuk akal mengetahui bahwa konten yang
terhubung (hyperlinked) bernilai defamasi atau bertentangan dengan hukum;
e. Apakah jurnalis bertindak dengan itikad baik, menghormati etika jurnalis, dan melakukan uji
tuntas sesuai dengan prinsip jurnalisme yang bertanggungjawab.
152. Human Rights Action. 2013. European Court of Human Rights Judgments on the Right to Freedom of Expression.
Hlm. 1. http://www.hraction.org/wp-content/uploads/Bulletin-X.pdf.
55