Tabel 3.1. Tema SNP dan Irisannya dengan Isu Strategis dan Perspektif Komnas HAM RI TEMA SNP HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum Bisnis dan HAM IRISAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN/ATAU PERSPEKTIF • • • • Antisipasi Pemilu 2024 Pelindungan Kelompok Marginal Tantangan di dalam Upaya Pemenuhan Penghormatan dan Pelindungan Hak Disabilitas • • • • Bisnis dan HAM Konflik Agraria Pelindungan Kelompok Marjinal Pembangunan dan Investasi yang Mengancam HAM dan Lingkungan Hidup B. Peningkatan Produksi Pengetahuan melalui Kajian dengan Beragam Tematik HAM Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM melakukan kajian yang mencakup beragam tema HAM untuk memproduksi pengetahuan HAM. Produksi pengetahuan ini diikhtiarkan untuk mengejawantahkan isu strategis dan memperkuat perspektif Komnas HAM RI. Kajian yang dilakukan oleh Subkomisi Pengkajian dan Penelitian HAM sepanjang 2023, sebagai berikut: Peralihan lahan hutan menyebabkan hilangnya wilayah adat masyarakat adat Awyu. Perubahan lahan hutan berpotensi mengeluarkan 23,08 juta ton karbondioksida yang 1. Kajian Pemetaan Konflik Agraria dan Transisi Energi di Papua Program transisi energi yang dicanangkan oleh Pemerintah mengakibatkan pelanggaran hak masyarakat adat - Awyu di Kabupaten Boven Digoel. Hutan adat seluas 62 hektar yang menjadi sumber penghidupan dan pencaharian masyarakat adat Awyu kini beralih menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit dan hutan lahan kering primer. berdampak terhadap hak atas lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Peralihan lahan hutan ini juga akan meningkatkan emisi karbon dan memperburuk krisis iklim. Peralihan Selain itu, Komnas HAM RI melakukan kajian dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp yang dikelola oleh P.T. PLN di Kam- lahan ini juga mengakibatkan ketidakadilan multispesies dan mengancam keadilan antar-generasi di tanah Papua. pung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Hasil kajian mengidentifikasi adanya ancaman hak atas kesehatan pada kawasan Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 47