92
• Bahwa pengangkatan tersebut diatur
dalam Perwali (terlampir);
• Dengan adanya Perwali ini, maka pembiayaan terhadap TKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan
menggunakan APBD bukan dana BOS
lagi yang kebutuhannya disesuaikan
dengan PAD. Dalam hal ini gaji TKK di
Kota Bekasi sekitar Rp. 3,9 Juta;
• Dengan adanya Perwali ini maka Kepala
Sekolah pada tingkat SD dan SMP tidak
diberikan kewenangan untuk mengangkat langsung guru yang dulunya disebut sebagai guru honorer namun harus
melalui proses pengajuan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; Sedangkan
pada TKK non guru honorer juga diperlakukan sama yang didasarkan pada
Perwali;
• Untuk guru honorer pada tingkat SMA/
SMK menjadi kewenangan Provinsi, namun Pemkot melalui Dinas Pendidikan
masih bisa ikut andil dengan memberikan pilihan melalui TKK.
digital dan sistem penilaian Si Kerja. Tenaga
honorer yang memenuhi syarat untuk diberhentikan akan langsung ditindaklanjuti dan
diputus gaji satu bulan setelahnya. Sedangkan pemutusan kontrak secara tertulis dilakukan menjelang pergantian tahun.
Bahwa disampaikan, tidak ada toleransi atas pelanggaran yang dilakukan tanpa
alasan sah. Sebab, Pemkot Bekasi sudah
memenuhi hak para honorer. Gaji yang dibayarkan juga sesuai dengan besaran upah
minimum pekerja Kota Bekasi sebesar Rp
3,9 juta. Selain itu disampaikan, tidak ada
akan rekrutmen tenaga honorer di seluruh
perangkat Pemkot Bekasi. Sebaliknya, kemungkinan pemberhentian sepihak tenaga
honorer masih terbuka. Namun, hal tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang
telah ditetapkan Pemkot Bekasi.
Selain itu dalam pelaksanaannya juga dilakukan penilaian terhadap tenaga honorer
yang mengacu pada Peraturan Wali Kota
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembinaan TKK di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi, salah satunya mengamanatkan,
seorang tenaga honorer dapat diberhentikan secara sepihak jika tidak mengikuti
apel pagi sebanyak 16 kali secara kumulatif tanpa alasan yang sah. Pemberhentian
sepihak juga dapat dilakukan jika aparat
yang bersangkutan bolos kerja selama 12
hari secara kumulatif tanpa alasan sah. Jadi,
walaupun dia melanggar aturan tidak secara berturut-turut tetap bisa diberhentikan
sepihak.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan
dapat disimpulkan bahwa permasalahan
guru honorer dan non-guru honorer dapat
diwujudkan dengan melakukan sinergi antara pihak Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat, seperti halnya Pemkot Bekasi,
Komnas HAM RI berharap kebijakan yang
telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan
apa yang tertuang dalam kebijakan. Merujuk pada upaya Pemkot Bekasi terhadap penanganan Guru Honorer maupun pegawai
honorer (non guru), Komnas HAM RI mengapresiasi upaya Pemkot Bekasi yang telah
menerbitkan Perwali terkait Pengangkatan
Tenaga Honorer baik Guru maupun non
Guru menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK)
yang nantinya dapat dijadikan modalitas
dalam penanganan guru honorer maupun
pegawai honorer (non guru) dan pemenuhan HAM.
Proses rekrutmen TKK pada dasarnya diserahkan kepada masing-masing instansi.
Namun, persetujuan perekrutan disetujui
langsung oleh BKPPD dan Wali Kota Bekasi.
Oleh sebab itu, penilaian kinerja harian dikontrol langsung oleh BKPPD melalui absen
Merujuk permasalahan guru honorer dan
non-guru honorer, tim akan melakukan
pertemuan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI, dan Badan Kepe-
www.ko mn a sh a m.g o .id
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление