98
Pembenahan tata kelola kelembagaan adalah
satu-satunya isu prioritas Komnas HAM dalam
rangka membangun kelembagaan yang kredibel dalam menjalankan mandat pemajuan dan
penegakan HAM. Pada bagian ini, akan diuraikan pelaksanaan tugas dan pencapaian dari
unit dukungan teknis dan manajemen Komnas
HAM, yaitu Biro Umum dan Biro Renwaskes.
4.1 BIRO UMUM
4.1.1 Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan, ketata-laksanaan, sumber daya
manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,
dan pelayanan publik. Selain itu, bagaimana dapat melakukan perubahan pola pikir dan budaya
kerja, dalam upaya peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian dan
implementasi reformasi birokrasi. Mengingat
Reformasi Birokrasi menjadi suatu kebutuhan
utama atas tuntutan dari segenap elemen
masyarakat yang mengharapkan agar kinerja
birokrasi dan aparatur menjadi lebih baik dan
lebih berkualitas.
Terkait dengan hal ini, nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Komnas HAM
pada 2019 sebesar 67,90 atau naik 3,51 dari
tahun 2018, yaitu 64,31. Peningkatan nilai
evaluasi pelaksanaan RB Komnas HAM dari
tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.1 Nilai evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015-2019
NO.
BOBOT
2015
2016
2017
2018
2019
1
Manajemen perubahan
KOMPONEN PENILAIAN
5,00
2,31
2,63
3,06
3,32
3,23
2
Penataan peraturan perundangundangan
5,00
1,66
1,66
2,09
2,71
3,03
3
Penataan dan penguatan organisasi
6,00
1,66
2,32
2,32
2,32
2,53
4
Penataan tata laksana
5,00
2,84
2,84
3,47
2,76
3,16
5
Penataan sistem manajemen SDM
15,00
9,39
11,94
11,45
11,45
12,19
6
Penguatan akuntabilitas
6,00
2,60
2,68
2,68
3,19
6,56
7
Penguatan pengawasan
12,00
5,67
5,74
5,14
5,25
6,01
8
Peningkatan kualitas pelayanan publik
6,00
3,88
3,88
4,66
4,25
4,79
60,00
30,01
33,69
34,87
35,48
38,59
1
Nilai akuntabilitas kinerja
14,00
7,27
7,22
7,82
-
-
2
Survei internal integritas organisasi
6,00
3,88
4,75
4,52
-
-
3
Survei eksternal persepsi korupsi
7,00
5,02
5,78
6,16
-
-
4
Opini BPK
3,00
3,00
1,50
1,50
-
-
5
Survei eksternal pelayanan publik
10,00
7,80
7,81
8,10
Total Komponen Pengungkit (A)
-
-
2018
2019
1
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
20,00
11,15
-
12,34
12,16
12,80
2
Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN
10,00
8,02
-
7,66
8,39
8,39
3
Kualitas pelayanan publik
10,00
7,80
-
8,10
8,28
7,58
Total Komponen Hasil (B)
40,00
26,97
27,06
28,10
28,83
29,31
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)
100,00
56,98
60,75
62,97
64,31
67,90
www.ko mn a sh a m.g o .id
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление