98 Pembenahan tata kelola kelembagaan adalah satu-satunya isu prioritas Komnas HAM dalam rangka membangun kelembagaan yang kredibel dalam menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM. Pada bagian ini, akan diuraikan pelaksanaan tugas dan pencapaian dari unit dukungan teknis dan manajemen Komnas HAM, yaitu Biro Umum dan Biro Renwaskes. 4.1 BIRO UMUM 4.1.1 Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketata-laksanaan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Selain itu, bagaimana dapat melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, dalam upaya peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian dan implementasi reformasi birokrasi. Mengingat Reformasi Birokrasi menjadi suatu kebutuhan utama atas tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar kinerja birokrasi dan aparatur menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Terkait dengan hal ini, nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Komnas HAM pada 2019 sebesar 67,90 atau naik 3,51 dari tahun 2018, yaitu 64,31. Peningkatan nilai evaluasi pelaksanaan RB Komnas HAM dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.1 Nilai evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015-2019 NO. BOBOT 2015 2016 2017 2018 2019 1 Manajemen perubahan KOMPONEN PENILAIAN 5,00 2,31 2,63 3,06 3,32 3,23 2 Penataan peraturan perundangundangan 5,00 1,66 1,66 2,09 2,71 3,03 3 Penataan dan penguatan organisasi 6,00 1,66 2,32 2,32 2,32 2,53 4 Penataan tata laksana 5,00 2,84 2,84 3,47 2,76 3,16 5 Penataan sistem manajemen SDM 15,00 9,39 11,94 11,45 11,45 12,19 6 Penguatan akuntabilitas 6,00 2,60 2,68 2,68 3,19 6,56 7 Penguatan pengawasan 12,00 5,67 5,74 5,14 5,25 6,01 8 Peningkatan kualitas pelayanan publik 6,00 3,88 3,88 4,66 4,25 4,79 60,00 30,01 33,69 34,87 35,48 38,59 1 Nilai akuntabilitas kinerja 14,00 7,27 7,22 7,82 - - 2 Survei internal integritas organisasi 6,00 3,88 4,75 4,52 - - 3 Survei eksternal persepsi korupsi 7,00 5,02 5,78 6,16 - - 4 Opini BPK 3,00 3,00 1,50 1,50 - - 5 Survei eksternal pelayanan publik 10,00 7,80 7,81 8,10 Total Komponen Pengungkit (A) - - 2018 2019 1 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi 20,00 11,15 - 12,34 12,16 12,80 2 Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN 10,00 8,02 - 7,66 8,39 8,39 3 Kualitas pelayanan publik 10,00 7,80 - 8,10 8,28 7,58 Total Komponen Hasil (B) 40,00 26,97 27,06 28,10 28,83 29,31 Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 56,98 60,75 62,97 64,31 67,90 www.ko mn a sh a m.g o .id

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление