x v b) c) d) e) f) g) dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaranhak asasi manusia yang berat; Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti; Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya; Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya; Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yangdianggap perlu; Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya; Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: i. Pemeriksaan surat; ii. Penggeledahan dan penyitaan; iii. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; iv. Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan. C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Pasal 8 ayat (1), Komnas HAM berwenang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian di ayat (2) dijelaskan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis; b. pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis; c. pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis; d. pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan e. pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat www.ko mn a sh a m.g o .id