93 gawaian Negara RI dan melakukan FGD dengan mengundang narasumber ahli. 14. Tim Pembela HAM Tim pembela HAM dibentuk berdasarkan hasil rapat paripurna pada Februari 2019 dengan nomor Surat Keputusan (SK) 506D/ KOMNASHAM/IV/2019 per 1 April 2019. Berdasarkan SK tersebut, Tim Pembela HAM memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai berkut: • Melakukan respon cepat atas pengaduan yang masuk terkait dengan kasus pembela HAM; • Melakukan kajian kebijakan baik internal maupun kebijakan eksternal terkait dengan pembela HAM; • Melakukan Pemantauan kasus pembela HAM dan; • Membangun jaringan pembela HAM. Berkaitan dengan mandat tersebut, Tim Pembela HAM telah melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2019. Kegiatan tersebut ada yang sifatnya penerimaan pengaduan berkaitan dengan kasus pembela HAM maupun kegiatan lainnya. • Penerimaan Pengaduan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Pengaduan. Selama tahun 2019 terdapat beberapa pengaduan terkait dengan Pembela HAM diantaranya yaitu kasus kematian Golfrid Siregar yang merupakan koordinator advokat untuk WALHI Sumatera Utara, kasus pengancaman dan pelaporan Era Purnama Sari yang mendampingi petani di Jambi yang berkonflik dengan PT. SMB. Kedua kasus tersebut ditangani oleh bagian Pemantauan dan kasusnya masih berproses hingga saat ini. Untuk kasus Golfrid, hingga saat ini dinilai masih ada berbagai keganjilan. • Koordinasi dengan Mitra Komnas HAM RI. Kegiatan ini berkaitan dengan pihak-pihak yang juga melakukan kerja untuk perlindungan terhadap pembela Ham. Tim Pembela Ham beberapa kali melaksanakan koordinasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk pelaksanaan kegiatan diantaranya koordinasi untuk persiapan kegiatan Lokakarya Membangun Sistem Perlindungan Pembela HAM dengan Perlindungan Insani, Kemitraan, Elsam, Imparsial. Koordinasi selanjutnya yaitu untuk penandatanganan Nota Kesepahaman Komnas HAM RI dengan Kemitraan. Koordinasi ini dilaksanakan beberapa kali sebelum penandatanagan dan pasca penandatangann untuk pembahasan perjanjian kerjasama. • Lokakarya Membangun Sistem Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5-6 September 2019 di Kantor Komnas HAM RI Hayam Wuruk. Pelaksanaan kegiatan hari pertama diisi dengan diskusi yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membahas beberapa program penguatan perlindungan terhadap pembela HAM, diantaranya adalah: 1. Advokasi untuk memastikan substansi tentang pembela HAM dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disahkan. 2. Reviu dan penyusunan SOP urgent response untuk penanganan kasus-kasus Pembela HAM di Komnas HAM RI. 3. Advokasi untuk memastikan bahwa revisi UU 39 Tahun 1999 masuk prolegnas dan mengajukan Naskah Akademik. 4. Rencana MoU Pelatihan untuk Kepolisian. 5. Kampanye, pendokumentasian kasus pembela HAM. 6. Membangun sistem perlindungan Nasional untuk pembela HAM. www.ko mn a sh a m.g o .id

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление