90 • PP No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tepatnya pasal 16-18 dimana para guru honorer dan/atau tenaga honorer harus melamar sebagai pekerja (karena melalui proses pendaftaran), harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengikuti proses seleksi yang mereka nilai cukup ketat, karena terbuka untuk umum; • PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Dan Pelaksanaan seleksi Calon PNS, pada bagian penjelasan terdapat aturan yang mewajibkan para tenaga honorer mengikuti proses seleksi yang cukup panjang dan sesuai ada atau tidaknya kebutuhan formasi dan lowongan pada instansi dituju. • PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), Pasal 7 dijelaskan bahwa “Anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019 dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.” Menindaklanjuti permasalahan guru honorer dan non-guru honorer diputuskan pembentukan tim paripurna yang tertuang dalam Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM RI Nomor: 1/SP/I/2019 tanggal 8-9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Bentukan Sidang Paripurna Terkait Penanganan Kasus Guru Honorer, dengan tujuan merekomendasikan kepada Pemerintah terkait dengan affirmative policy bagi guru honorer dan non-guru honorer untuk menjadi PNS atau P3K yang telah lama bekerja Berkaitan dengan permasalahan guru Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Presiden Jokowi mengatakan aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, terma- suk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS. Jokowi mengatakan bahwa PPPK ini memiliki hak yang setara dengan PNS. Namun ada beberapa permasalahan dengan timbulnya aturan tersebut diantaranya: • Sejumlah guru honorer menilai Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan diperuntukkan untuk guru tidak tetap (GTT) dan tenaga kependidikan honorer, melainkan untuk umumnya calon pegawai honorer. PP ini bukan diperuntukkan untuk guru honorer maupun GTT tetapi untuk calon pegawai honorer. • Soal seleksi, honorer K2 tidak mendapatkan prioritas. Pasal 6 berbunyi, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Bagaimana nasib honorer K2 jika tidak lulus tes seleksi. • Aturan soal sertifikasi profesi. Pasal 16 huruf (f) mensyaratkan bahwa pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Artinya, bila guru honorer K2 tidak memiliki sertifikat sebagai pendidik maka siap-siap gigit jari. Menurut catatan Ikatan Guru Indonesia, jumlah guru honorer K2 yang memiliki sertifikat pendidik masih sangat sedikit. • PP tersebut juga memiliki tenggang waktu pelaksanaan dua tahun sejak ditetapkan. Selain itu, PP tersebut juga tidak mengakomodasi atau mengutamakan guru tidak tetap (honorer) yang telah bekerja lama, setidaknya di atas lima tahun. Seleksi ini juga tidak mem- www.ko mn a sh a m.g o .id

Выберите целевой абзац3

Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление