90
• PP No 49/2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tepatnya pasal 16-18
dimana para guru honorer dan/atau
tenaga honorer harus melamar sebagai
pekerja (karena melalui proses pendaftaran), harus memenuhi syarat-syarat
tertentu dan mengikuti proses seleksi
yang mereka nilai cukup ketat, karena
terbuka untuk umum;
• PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018
tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan
PNS Dan Pelaksanaan seleksi Calon
PNS, pada bagian penjelasan terdapat
aturan yang mewajibkan para tenaga
honorer mengikuti proses seleksi yang
cukup panjang dan sesuai ada atau tidaknya kebutuhan formasi dan lowongan pada instansi dituju.
• PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), Pasal
7 dijelaskan bahwa “Anggaran pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2019
dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.”
Menindaklanjuti permasalahan guru honorer dan non-guru honorer diputuskan
pembentukan tim paripurna yang tertuang
dalam Keputusan Sidang Paripurna Komnas
HAM RI Nomor: 1/SP/I/2019 tanggal 8-9
Januari 2019 tentang Pembentukan Tim
Bentukan Sidang Paripurna Terkait Penanganan Kasus Guru Honorer, dengan tujuan
merekomendasikan kepada Pemerintah terkait dengan affirmative policy bagi guru honorer dan non-guru honorer untuk menjadi
PNS atau P3K yang telah lama bekerja
Berkaitan dengan permasalahan guru Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 49
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Presiden Jokowi mengatakan aturan ini
membuka peluang seleksi dan pengangkatan
bagi berbagai kalangan profesional, terma-
suk tenaga honorer yang telah melampaui
batas usia pelamar PNS, untuk menjadi
ASN dengan status PPPK.
Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru menjadi PPPK bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi
PNS. Jokowi mengatakan bahwa PPPK ini
memiliki hak yang setara dengan PNS. Namun ada beberapa permasalahan dengan
timbulnya aturan tersebut diantaranya:
• Sejumlah guru honorer menilai Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan diperuntukkan untuk guru tidak tetap (GTT)
dan tenaga kependidikan honorer, melainkan untuk umumnya calon pegawai
honorer. PP ini bukan diperuntukkan
untuk guru honorer maupun GTT tetapi
untuk calon pegawai honorer.
• Soal seleksi, honorer K2 tidak mendapatkan prioritas. Pasal 6 berbunyi, setiap warga negara Indonesia mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi calon PPPK setelah memenuhi
persyaratan. Bagaimana nasib honorer
K2 jika tidak lulus tes seleksi.
• Aturan soal sertifikasi profesi. Pasal 16
huruf (f) mensyaratkan bahwa pelamar
memiliki kompetensi yang dibuktikan
dengan sertifikasi keahlian tertentu
yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang
mempersyaratkan. Artinya, bila guru
honorer K2 tidak memiliki sertifikat sebagai pendidik maka siap-siap gigit jari.
Menurut catatan Ikatan Guru Indonesia,
jumlah guru honorer K2 yang memiliki
sertifikat pendidik masih sangat sedikit.
• PP tersebut juga memiliki tenggang
waktu pelaksanaan dua tahun sejak ditetapkan. Selain itu, PP tersebut juga
tidak mengakomodasi atau mengutamakan guru tidak tetap (honorer) yang
telah bekerja lama, setidaknya di atas
lima tahun. Seleksi ini juga tidak mem-
www.ko mn a sh a m.g o .id
Выберите целевой абзац3
Подключиться к абзацу
Connect to an entity
Disable highlights
Добавить в оглавление