masa lalu hasil verifikasi pemohon Surat digelar oleh Badan Perlindungan Pekerja Keterangan HAM Migran (BP2MI). Menurut Komnas HAM RI (SKKPHAM); dan (3) kegiatan lainnya ses- tanggung jawab untuk menghormati hak uai dengan kesepakatan. asasi (responsible to respect) pekerja mi- Korban Pelanggaran gran melekat sebagai tanggung jawab peDalam kesempatan yang lain, Komnas rusahaan penempatan pekerja migran dan HAM RI menyampaikan keprihatinannya agensi di luar negeri. atas penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Diskusi Buku 1.3 Konflik Agraria Seri Perempuan Penyintas 1965: “Potret Sementara saat menerima audiensi Kon- Penyintasan Perempuan-Hidup Dengan sorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada Pil Pahit Sejarah” pada 20 Desember 2022. 14 Desember 2022, Komnas HAM RI men- Meskipun terdapat belasan kasus pe- yatakan melalui Sidang Paripurna, Komnas langgaran hak asasi manusia yang berat RI memutuskan membentuk Tim Agra- yang telah selesai diselidiki oleh Komnas ria. Pembentukan Tim Agraria merupakan HAM RI, namun sampai saat ini hanya 4 manifestasi keseriusan Komnas HAM RI (empat) kasus yang sudah dibawa ke karena pengadilan. paling banyak diadukan dan sekaligus konflik agraria menjadi isu yang salah satu prioritas kerja Anggota Komnas 1.2 Bisnis dan Hak Asasi Manusia HAM RI Periode 2022-2027. Pada 5 Desember 2022, saat penyampaian kuliah Kuliah Umum Filsafat dan Etika Dalam konteks yang sama, Komnas HAM Administrasi: Implementasi HAM dalam RI melakukan penanganan kasus terkait Perspektif Etika dan Praktik Bisnis, Komnas penolakan proyek reklamasi oleh P.T. TJ Sil- HAM RI menyatakan bisnis bisa terjebak fanus di pesisir Pantai Minanga Kelurahan pada cannibal competition jika hanya ber- Malalayang, Kecamatan Malalayang, Kota orientasi profit tanpa tunduk pada prinsip Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dasar pe- dan norma hak asasi manusia. Aksentu- nolakan atas proyek reklamasi ini adalah asi senada disampaikan Komnas HAM RI kekhawatiran akan kerusakan lingkungan pada saat workshop: “Mendorong Tanggu- utamanya terumbu karang dan dampak ng Jawab Dunia Usaha dalam Pemenuhan kepada nelayan lokal yang memanfaatkan HAM di Indonesia” tertanggal 14 Desember untuk bermata pencaharian. Komnas HAM 2022 dengan Ditjen HAM, Kementerian RI melakukan langkah penanganan dian- Hukum dan HAM. Isu mengenai bisnis taranya: (1) menyurati Kapolda Sulawesi dan HAM menjadi satu dari sembilan pri- Utara; (2) pemantauan lapangan di lokasi oritas kerja Komnas HAM periode 2022- proyek reklamasi Pantai Minanga; (3) per- 2027 dan Komnas HAM RI telah memben- mintaan keterangan kepada masyarakat tuk tim bisnis dan HAM. terdampak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Utara, Pangkalan Isu bisnis dan hak asasi manusia kembali PSDKAP Bitung dan Balai BSPL Makassar diartikulasikan oleh Komnas HAM RI saat Wilayah Kerja Manado. peringatan Hari Pekerja Migran Internasional Tahun 2022 pada 20 Desember yang 72 Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022