Modul 2 Selain International Bill of Rights dan Perjanjian HAM Internasional Pokok, terdapat banyak instrumen universal berkaitan dengan HAM. Status hukum dari instrumen ini bervariasi: deklarasi, prinsip, panduan, standar aturan, dan rekomendasi yang tidak memiliki dampak mengikat secara hukum, tapi tidak dapat disangkal. Instrumen-instrumen tersebut memiliki kekuatan moral dan menyediakan panduan praktis bagi negara dalam tindakan yang dilakukan. Beberapa contohnya akan dikemukakan dalam daftar di bawah ini: 1. Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, 1955); 2. Ketentuan Standar Minimum PBB bagi Pengadministrasian Peradilan Anak atau “Ketentuan Beijing” (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, 1985); 3. Deklarasi Hak atas Pembangunan (Declaration on the Rights to Development, 1986); 4. Pedoman PBB bagi Pencegahan Kejahatan Anak atau “Pedoman Riyadh” (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, 1990); 5. Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (Basic Principles on the Use of Force and 6. Deklarasi Wina (Vienna Declaration, 1993); 7. Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles, 1993); 8. Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal (Guiding Principles for Internal Displacement, 1998). Pada umumnya, sistematika instrumen HAM internasional terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh yang di antaranya memuat (I) Prinsip; (II) Hak; (III) Kewajiban Negara; (IV) Tanggung Jawab Komite; (V) Ketentuan Implementasi; dan (VI) Penutup. Dalam instrumeninstrumen yang mengikat secara hukum, biasanya diatur pula soal mekanisme penanganan jika terjadi pelanggaran HAM. Pelatihan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi “Ekspresi Seni” 51