Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum l l Pasal 303 yang memidana orang yang melukai hewan atau merugikan kesehatana hewan. Pasal 304 yang mengatur kegiatan judi. C. Kewenangan Peraturan Pemerintah Daerah Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2004 mengatur jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: a. b. c. d. e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang. Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden. Peraturan Daerah. Pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 14 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Pasal 53 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam ­rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan ­rancangan peraturan daerah. 35