Menggugat Negara Indonesia Atas Pengabaian Hak-Hak Asasi Manusia (Pembiaran) Jugun Ianfu Sebagai Budak Seks Militer dan Sipil Jepang 1942-1945 Senator Lane Evans dalam pembukaan kongres 266 mendesak Pemerintah Jepang untuk meminta maaf secara formal kepada Jugun Ianfu. | 5 November 2003 Komisi VII DPR RI berjanji dalam jangka waktu 15 hari akan memberitakan tuntutan para korban Jugun Ianfu dan Romusa ke Departemen Sosial karena masalah ini adalah tanggungjawab pemerintah cq. Departemen Sosial. Dan ternyata setelah menunggu selama 15 hari tidak ada tanggapan/respon dari DPR maupun dari Departemen Sosial. 17 Agustus 2003 Film dokudrama Memoar Mardiyem, Jugun Ianfu asal Yogyakarta produksi RCTI 26 Januari 2004 Jugun Ianfu dan Romusa kembali mendatangi Komisi VII DPR yang didampingi oleh Yusuf Mudanto (para legal LBH Yogyakarta), Ines Thioren (LBH Jakarta) sekaligus mewakili Syamsul Bahri (YLBHI). 18 Februari 2004 Diadakan Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP). Agenda rapat itu sendiri menyangkut banyak hal dan masalah Jugun Ianfu akan dimasukkan menjadi salah satu agenda dalam hasil Raker tersebut. Juli 2004 Pengadilan Tinggi Amerika Serikat memerintahkan untuk mengangkat masalah Jugun Ianfu Hwang VS. Japan. Petisi yang dibuat dikosongkan dan dikirim kembali untuk dipertimbangkan lebih lanjut dengan mencari penyelesaian dari Republik Austria v. Altmann. 32