Musyawarah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dilakukan oleh Lembaga Pertanahan dengan Pihak yang Berhak setelah hasil penilaian diberikan oleh Penilai. Dalam proses ini, Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) mengundang Pihak yang Berhak paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah. Musyawarah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diserahkan kepada Ketua PPT.Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan pemberian ganti kerugian. Dari rangkaian proses tersebut, Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA menekankan bahwa permasalahan yang sering timbul dalam praktik adalah: pertama, penyampaian undangan yang tidak tepat, baik pihak yang diundang maupun jangka waktu pemberian undangan; kedua, proses musyawarah yang kurang dialogis karena keterbatasan kemampuan dan ‘keberanian’ masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya94. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum meskipun pelibatan masyarakat diatur melalui mekanisme sosialisasi95, konsultasi96 dan musyawarah97, akan tetapi masih dinilai prosedural bukan substabsial98, dengan indikasi: a. Dalam proses sosialisasi, konsultasi,dan musyawarah masyarakat seringkali ditempatkan sebagai objek pembangunan. Indikasi tersebut adalah mereka harus menerima hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah dan jika memiliki keberatan atau penolakan terhadap rencana pemerintah, termasuk mengenai bentuk/besaran ganti 94. Ibid, hlm.8 95. Dilakukan dalam tahap persiapan yang memberitahukan semata-mata rencana pembangunan kepada warga yang terdampak. 96. Konsultasi dilakukan dalam tahap persiapan untuk menyatakan persetujuan atau penoalakan terhadap rencana pembangunan sebagai dasar penetapan lokasi (PENLOK). 97. Musyawarah dilakukan dalam tahap pelaksanaan setelah ada penilaian KJPP dijadikan dasar musyawarah menetapkan bentuk ganti kerugian bukan nilai ganti ruginya. 98. Hasil wawancara Komnas HAM RI pada 8 Agustus 2018 di UNPAD, Bandung 81