KERTAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) BARU DALAM PERSPEKTIF KOTA HAK ASASI MANUSIA Komnas HAM, Leaflet Human Rights Cities (Kota HAM) Komnas HAM, Jakarta, 2018. Komnas HAM, Laporan Tim Penyelidikan Lubang Tambang di Kalimantan Timur, Laporan Tahunan Komnas HAM, 2020. Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA), Jakarta, 2021. UNDP, Human Development Report 2000: Human Rights and Human Development,Oxford University Press, Oxford 2000). United Nations, An Agenda for Development: Report of the Secretary-General (New York: UN, A/48/935, May 6, 1994). Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Tanah di Ibu Kota NusantaraPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Ketetapan MPR.No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 38