Hukum YANG BERLAKU Meski Pengadilan ini menganggap larangan perdagangan dan prostitusi paksa merupakan sumber penetapan perbudakan seksual sebagai kejahatan internasional, kami tidak mengabaikan pengajuan keberatan/ protes para penyintas “comfort station” bahwa tindak kejahatan yang dilakukan terhadap mereka digolongkan sebagai prostitusi paksa. Berdasarkan kelima sumber hukum tersebut para Hakim menyimpulkan bahwa pada tahun 1946 sudah ada dasar pikir hukum internasional untuk menuntut pejabat-pejabat Jepang atas kejahatan perbudakan seksual, meskipun istilahnya baru dikenal belakangan ini. (c) Yurisprudensi Pasca-Perang Yurisprudensi pengadilan-pengadilan pasca-perang mengkonfirmasi perbudakan dan kerja paksa sebagai kejahatan internasional dalam konteks kerja paksa non-seksual yang juga kerap dijumpai dalam konteks sistem “comfort women” militer. Dua pengadilan pasca-perang terbesar memberikan yurisdiksi atas “perbudakan” sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan 440. Piagam IMTFE tidak merinci tindakan yang dilarang, tetapi Dakwaannya menuntut kerja paksa dan perbudakan 441. Piagam IMT memasukkan “deportasi warga sipil kedalam atau keluar wilayah pendudukan untuk kerja paksa atau tujuan lainnya” 442 sebagai kejahatan perang. Dakwaan IMT menuntut “perbudakan” dan “deportasi untuk kerja paksa”.443. CCL10 juga memasukkan perbudakan dan deportasi untuk kerja paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan deportasi untuk keja paksa sebagai kejahatan perang 444. IMTFE menyatakan bahwa Jepang telah mengoperasikan suatu sistem perbudakan yang brutal, menggunakan tawanan perang atau tahanan sipil dan wajib militer serta penduduk lainnya melalui “janji-janji palsu dan pemaksaan” untuk berbagai tujuan terkait perang. Para pekerja ‘diangkut dan ditawan di kamp’ dan “diperkerjakan sampai batas ketahanan mereka”. Kebutuhan pokok makanan, pakaian, tempat tinggal dan persediaan medis tidak dipenuhi, dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan berbahaya, seperti pada instalasi militer serta zona peperangan 445. 221