Hukum YANG BERLAKU bersangkutan secara tidak sah telah memakai dan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.313. Terlepas dari adanya preseden tersebut di atas, amicus curiae berargumen bahwa Pengadilan ini tidak memiliki kekuatan untuk mengadili Kaisar HIROHITO karena Konstitusi Jepang pada masa Perang Dunia II (Konstitusi Meiji) Pasal 3 menempatkan Kaisar di atas hukum 314. Bagaimanapun harus diingat bahwa, tanggung jawab yang diatur didalam hukum internasional tidak dapat menjadi imun oleh hukum domestik. Menganggap valid klaim Konstitusi Meiji jelas akan mengganggu legitimasi dan penegakan hukum intrenasional yang efektif. Para Hakim berpendapat bahwa tidak ada imunitas kepala negara atas nama Kaisar HIROHITO yang dapat membebaskannya dari menanggung jawabi kejahatan terhadap kemanusiaan. B. KEJAHATAN SUBSTANTIF YANG DITUNTUT: PERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1. Pendahuluan Berikut ini adalah pemikiran tentang legalitas tuntutan menurut hukum yang berlaku pada periode 1937-1945 dan apakah tindakan-tindakan kejahatan itu dapat dibuktikan di hadapan Pengadilan ini. Tuduhan 1-2 di Dakwaan Umum menuntut Kaisar HIROHITO dan delapan pejabat tinggi militer dan politik Jepang bertanggung jawab atas “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang meliputi perkosaan dan perbudakan seksual atas “comfort women.” Tuduhan 3 menuntut Kaisar HIROHITO dan Jendral Tomoyuki YAMASHITA bertanggung jawab atas “perkosaan massal” di Mapanique 315. Tuntutan tersebut didasarkan pada Piagam Pengadilan Pasal 2(1) yang menyatakan: Pengadilan memiliki yurisdiksi untuk tindak kejahatan terhadap perempuan sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan lain menurut hukum internasional. Tindak kejahatan ini mencakup, tapi tidak terbatas pada: perbudakan seksual, perkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, perbudakan, penyiksaan, deportasi, penganiayaan, pembunuhan dan pembinasaan. 191