PENGADILAN RNASIONAL PERANG INTE UAN N TA KEJAHA REMP TERHADAP PE SEMBER 2001 DE 4 N SA TU KEPU s­ejenisnya. ­ Militer Jepang memanfaatkan warga sipil, s­ekolah, dan agen penyalur tenaga kerja milik Jepang atau lokal untuk m ­ engelabui ­perempuan yang hendak keluar dari kemiskinan mencapai hidup yang lebih baik. Keputusan IMTFE menyatakan bahwa tentara dibawah komando HATA mengumbar janji palsu akan mempekerjakan di ­pabrikpabrik, padahal merekrut mereka untuk menjadi prostitusi paksa, di “comfort stations”, selama pendudukan Jepang atas Kweilin di Cina291. Laporan OWI menunjukkan bahwa “comfort service” pada awalnya diasumsikan sebagai kegiatan menghibur tentara yang terluka ­ ­sehingga para perempuan Korea mendaftarkan diri atas asumsi yang ­menyesatkan itu. Agen-agen Jepang juga menipu perempuan dengan cara m ­ enawarkan pendidikan atau pelatihan untuk profesi khusus. Perempuan l­ainnya tertarik dengan janji akan diberikan kesempatan pentas di teater. ­ ­Sebagai contoh, seorang saksi berkesaksian, seorang perekrut Jepang “merayunya” untuk bergabung dengan sebuah teater anak-anak, agar di mana ia “dapat menghasilkan uang, makan sepuasnya dan memakai pakaian bagus”. Shin-Do Song bersaksi bahwa tatkala remaja pernah membayangkan lebih baik lari dari rumah aripada harus menikah. Datang p­adanya seorang perempuan tua mengajaknya bekerja di medan perang ­dengan janji “ini tidak seperti menikah dan kamu bisa hidup sendiri”. ia ­menyetujuinya, tanpa menyadari situasi yang harus dihadapinya. Mang-Mei Lu bersaksi, ia dan dua orang temannya menyepakati ­bekerja sebagai pelayan restoran untuk membantu memperbaiki kualitas hidup keluarga mereka, yang sangat miskin. Saksi Yuan Zhulin dari Cina ­bersaksi ia ditipu, ditawari kerja cuci piring dan kebersihan di s­ ebuah ­hotel, dan tawaran itu disambutnya baik untuk menghidupi lima a­ nggota ­keluarga, termasuk bayinya. Adalah suatu ironi yang tragis bahwa perbudakan dipraktekkan justru ketika para perempuan berniat mulia memutuskan untuk memperbaiki hidup seluruh keluarganya. Lagipula, selalu ada unsur pemaksaan ketika tentara atau pejabat ­pemerintah lainnya melakukan proses perekrutan yang penuh tipu itu, 112