18 Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muhammadiyah Metro tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Catur Dharma Perguruan Tinggi Kuliah umum Kunjungan Universitas Metro ke Komnas HAM dalam rangka Studi Banding 19 Kesepahaman Bersama Komnas HAM RI dengan Universitas Malahayati tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Kuliah Umum 20 Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Universtitas Sriwijaya tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia 21 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Surakarta dengan Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM 3.2 3.2.1 Dukungan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan 22 Nota Kesepahaman antara Bupati Kulon Progo dan Ketua Komnas HAM RI Penjajakan pembuatan Perjanjian Kerjasama Penyuluhan HAM mengenai Sekolah Ramah HAM Koordinasi penanganan kasus pembebasan lahan bandara Kulon Progo 23 Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pengembangan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia Pelatihan tentang Human Rights Cities Rapat koordinasi pembuatan perjanjian kerjasama 24 Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Pemerintah Kabupaten Sikka tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Rapat koordinasi pembuatan perjanjian kerjasama Koordinasi penanganan kasus lahan 25 Nota Kesepahaman antara Komnas HAM RI dengan Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka tentang Hak Asasi Manusia Diskusi HAM 27 Memorandum of Understanding Between the Asia Pacific Forum (APF) and the Indonesian Commission on APF Facilitator Training Co Host/Fasilitasi pelatihan Fasilitator APF Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM hampir mencapai angka 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat kurang lebih 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Grafik berikut merupakan jumlah penerimaan berkas pengaduan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir: Tabel 3.1 Perjanjian Komnas HAM yang telah Ditandatangani No. TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA 1 Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Pemajuan Hak Asasi Manusia Pelatihan HAM dan Pembekalan Buku Saku HAM bagi Anggota Kepolisian Jawa Tengah 2 Perjanjian Kerjasama Komnas HAM RI dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi Manusia Pelatihan HAM dan Pembekalan Buku Saku HAM bagi Anggota Kepolisian Sumatera Barat 3 Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dengan Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi Manusia Lokakarya Membangun strategi Sinergi Pencegahan Konflik dan Penyebaran Radikalisme Melalui Penguatan Pedidikan Keberagaman dan Perdamaian di Sulawesi Tengah”. 4 Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM RI dengan Human Rights Working Group tentang Kerjasama dalam Memperkuat dan Memaksimalkan Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM 5 Perjanjian Kerjasama Antara Kepolisian Daerah Maluku dengan Komnas HAM RI tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemajuan Hak Asasi Manusia Penelitian dan advokasi pemulihan hak-hak kelompok minoritas agama dan keyakinan antara lain Jemaat Ahmadiyah, eks Gafatar dan Syiah Penyuluhan HAM untuk Kapolres dan Perwira Polda Maluku , dengan tema Polisi Ramah HAM Grafik 3.1 Jumlah Penerimaan Berkas Pengaduan Tahun 2013-2017 Untuk lebih jelasnya berikut dideskripsikan data penerimaan pengaduan tahun 2017 yang terdiri dari 5.387 pengaduan ke dalam beberapa kategori. Tabel 3.2 Perjanjian Kerjasama Komnas HAM 44 I Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia 2017 Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia 2017 I 45