MANUAL PESERTA MODUL PELATIHAN NPM 5 LEMBAGA 4. APT, Monitoring Tempat-Tempat Penahanan, Terjemahan ELSAM, [Hal. 85 – 229] 5. Undang-Undang Dasar 1945 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 8. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menetang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejamm Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 12. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Mengenai Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik) 17. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 18. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). 20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 26. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan | 55