v perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di penghujung Orde Baru dimana gerakan demokratisasi semakin menguat dan tak terbendung, gelombang reformasi yang mencatat berbagai pelanggaran HAM yang berat serta merupakan sejarah besar negeri ini menuju perubahan politik. Setelah itu, era reformasi ternyata masih menyisakan berbagai persoalan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kita pun mencatat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh, Papua bahkan juga konflik sosial lainnya di Kalimantan Barat, Poso-Sulawesi, Maluku/Ambon dan beberapa daerah lainnya. Berbagai kekerasan, perampasan hak, ketidakadilan hukum, diskriminasi, persekusi masih saja menandai perjalanan demokrasi Indonesia. Peradaban bangsa ini sesungguhnya terus bergerak maju, namun di sana-sini pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan korban pun terus bertambah. Laporan tahunan Komnas HAM tahun 2018 mencatat berbagai isu hak asasi manusia, dari yang terpublikasi luas di media massa maupun yang tidak terdengar di ruang publik. Tentu saja isu strategis utama masih tentang tarik-menarik soal penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Saat ini kami masih menyelesaikan beberapa berkas penyelidikan di samping 10 berkas yang sudah kami tuntaskan sejak periode-periode kepimpinan Komnas HAM sebelum ini. Catatan lain tentang kompleksitas masalah konflik agraria, termasuk akibat pembangunan infrastruktur yang semakin digalakkan belakangan ini. Pembangunan untuk manusia mestinya menjadi prinsip bersama, bukan semata untuk pertumbuhan ekonomi dan fisik. Berbagai langkah dilakukan Komnas HAM termasuk upaya mediasi yang mempertemukan para pihak - meski tidak mudah - namun berbagai capaian juga bisa didapatkan. Paling bagus adalah apabila sejak awal kebijakan pembangunan diletakkan di atas dasar keadilan dan hak asasi manusia. Tahun 2018 kami pun masih mencatat pelanggaran hak asasi manusia pada kelompok-kelompok minoritas baik berdasarkan agama, ras dan suku maupun atas dasar gender, orientasi seksual dan lainnya. Pendekatan langsung ke para aktor yang terlibat maupun upaya membangun kesadaran untuk membangun masyarakat bangsa yang mengedepankan prinsip kesetaraan, non-kekerasan, dialogis dan emansipatoris kami lakukan melalui berbagai kegiatan semisal Festival HAM, Hari HAM Internasional, atau simulasi Sidang HAM serta berbagai kegiatan kultural-edukatif lainnya. Bahkan kami pun masuk ke sekolah-sekolah, universitas, membangun kerja bersama dengan peneliti, penggiat HAM, lembaga agama, media massa dalam rangka memperkuat isu hak asasi manusia. Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pun kami gunakan untuk semakin mengarusutamakan isu hak asasi manusia di dalam bermasyarakat dan bernegara. Tentu saja, pemanfaatan ini sekaligus ingin memastikan prinsipprinsip hak asasi manusia digunakan di dalam setiap tahapan kegiatan pemilihan umum.