Makanya saya katakan kepada Ibu dan Bapak sebetulnya celahnya apa, sih? Memanfaatkan musyawarah mufakat sehingga kesepakatan dan pemahaman Ibu dan Bapak bisa proaktif. Dulu ada kasus Kedung Ombo di Jawa Tengah, di situ juga dicantumkan ada norma-norma bahwa seseorang itu yang memiliki tanah apabila ingin pembebasan tidak boleh kualitas hidupnya jadi rendah harus selalu ditingkatkan. Di sini juga ada asas kemanfaatan dan sangat krusial. Jika Bapak-Ibu tertarik bisa browsing Mahkamah Agung mengenai keputusan Kedung Ombo. Kemudian fungsi konsinyasi di situ juga sudah disebutkan tata caranya di situ Mahkamah Agung sudah lengkap supaya tidak berlarut-larut. Kalau BapakIbu tadi dikatakan, kami tidak seperti itu jika tidak diselesaikan dalam waktu 90 hari maka diperpanjang selama 30 hari dan itu tidak ada banding. Bandingnya langsung ke Mahkamah Agung. Kemudian juga di Pengadilan Negeri, sekarang tidak lama yaitu lima bulan sampai selesai. Kemudian jika terkait ganti-rugi itu tidak diterima, maka dilakukan konsinyasi. Konsinyasi sebetulnya apa saja sih yang harus dikonsinyasi? Konsinyasi itu pihak yang berhak menolak bentuk ganti-rugi tadi dan dapat dengan musyawarah. Kemudian tidak diketahui keberadaannya. Tidak diketahui keberadaannya itu juga harus hati-hati Ibu dan Bapak, apakah benar beliau-beliau sudah patuh dan layak. Proses penetapan keputusan Pengadilan Negeri. Panitera membuat penetapan dari Pengadilan Negeri, ketika selesai panitera membuat berita acara penyimpanan gati rugi yang ditanda tangani oleh panitera. Ibu dan bapak, hak konsinyasi apa sih yang bisa diambil? Kami di Pengadilan kadang-kadang sampai sudah harus menyurati ahli warisnya dan alhamdulillah mereka banyak yang mengambil. Kami sudah ada aturannya dan itu harus kami laksanakan. Itu saja Ibu dan Bapak karena kami harus mengikat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sdr. Eko Cahyono-Fasilitator Poin penting dari Bu Adriani adalah ada tahap-tahap legal-formal yang sebenarnya sudah tersedia tapi mungkin tidak terdeteksi. *** Hal| 73