• • • • • • • • • • • • • • Kantor polisi; Tempat penahanan pretrial; Penjara-penjara untuk orang-orang yang telah diberikan putusan; Tempat penahanan anak dibawah umur; Area polisi perbatasan dan daerah transit di perbatasan darat, pelabuhan dan bandara internasional; Tempat penahanan imigran dan pencari suaka; Tempat-tempat perawatan kejiwaan yang tertutup; Rumah-rumah singgah kesejahteraan masyarakat; Tempat-tempat dinas keamanan atau badan intelijen; Tempat-tempat penahanan dibawah jurisdiksi militer; Tempat-tempat penahanan administratif; Alat-alat transportasi untuk mengangkut para tahanan; Pusat-pusat rehabilitasi narkoba yang tertutup; dan Tempat-tempat singgah anak-anak. Jurisdiksi dan kendali Tempat-tempat penahanan harus berada di bawah “jurisdiksi dan kendali” dari Negara Pihak untuk dapat masuk dalam mandat badan-badan OPCAT. Ruang lingkup dari aplikasi UNCAT, dan dari Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (International Covenant for Civil and Political Rights - ICCPR), dijelaskan secara serupa. Berdasarkan UNCAT, wilayah yang berada dalam jurisdiksi sebuah Negara Pihak diinterpretasikan sebagai tidak hanya terdiri dari wilayah umum dari Negara Pihak tetapi juga kapal-kapal atau pesawat yang didaftarkan di Negara Pihak tersebut, dan obyek-obyek yang berada dalam continental shelf dari Negara Pihak terkait. Seperti UNCAT, konsep jurisdiksi dan kendali OPCAT mencakup seluruh area, termasuk yang terdapat di luar wilayah kedaulatan Negara Pihak, yang berada “di bawah kendali efektif secara de facto dari Negara Pihak, yang dilakukan baik oleh otoritas militer atau sipil.” Termasuk dalam hal ini adalah, sebagai contoh, sebuah kamp militer Negara Pihak yang berada di luar negeri. Unsur penting yang harus diuraikan oleh badan-badan OPCAT adalah adanya hubungan antara tempat-tempat penahanan dan kewenangan dari Negara-negara Pihak.1 Tempat-Tempat Penahanan/ Serupa Tahanan di Indonesia Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur istilah-istilah yang berbedabeda terkait dengan tempat-tempat penahanan atau tempat orang yang dicabut kebebasannya. Dengan demikian, istilah “Tempat-tempat Penahanan” akan mencakup tempat-tempat orang yang dicabut kebebasannya yakni Rutan, baik di instansi kepolisian maupun militer, Lapas, Rudenim, Lapas militer, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil tahanan dan kapal, serta tempat-tempat lain di mana orang mengalami pencabutan kebebasan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, status hukum dan konteks tempat-tempat penahanan di Indonesia menggunakan istilah-istilah diantaranya:(i) Penjara; (ii) Rutan; (iii) Lapas;dan (iv) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 1. Sumber: Association for the Prevention of Torture [APT] dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan, Oktober 2010 [Hal 13-17]. MANUAL FASILITATOR Modul Pelatihan Npm 5 Lembaga | 110

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات