•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kantor polisi;
Tempat penahanan pretrial;
Penjara-penjara untuk orang-orang yang telah diberikan putusan;
Tempat penahanan anak dibawah umur;
Area polisi perbatasan dan daerah transit di perbatasan darat, pelabuhan dan
bandara internasional;
Tempat penahanan imigran dan pencari suaka;
Tempat-tempat perawatan kejiwaan yang tertutup;
Rumah-rumah singgah kesejahteraan masyarakat;
Tempat-tempat dinas keamanan atau badan intelijen;
Tempat-tempat penahanan dibawah jurisdiksi militer;
Tempat-tempat penahanan administratif;
Alat-alat transportasi untuk mengangkut para tahanan;
Pusat-pusat rehabilitasi narkoba yang tertutup; dan
Tempat-tempat singgah anak-anak.
Jurisdiksi dan kendali
Tempat-tempat penahanan harus berada di bawah “jurisdiksi dan kendali” dari Negara
Pihak untuk dapat masuk dalam mandat badan-badan OPCAT. Ruang lingkup dari aplikasi
UNCAT, dan dari Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (International
Covenant for Civil and Political Rights - ICCPR), dijelaskan secara serupa. Berdasarkan
UNCAT, wilayah yang berada dalam jurisdiksi sebuah Negara Pihak diinterpretasikan
sebagai tidak hanya terdiri dari wilayah umum dari Negara Pihak tetapi juga kapal-kapal
atau pesawat yang didaftarkan di Negara Pihak tersebut, dan obyek-obyek yang berada
dalam continental shelf dari Negara Pihak terkait. Seperti UNCAT, konsep jurisdiksi
dan kendali OPCAT mencakup seluruh area, termasuk yang terdapat di luar wilayah
kedaulatan Negara Pihak, yang berada “di bawah kendali efektif secara de facto dari
Negara Pihak, yang dilakukan baik oleh otoritas militer atau sipil.” Termasuk dalam hal ini
adalah, sebagai contoh, sebuah kamp militer Negara Pihak yang berada di luar negeri.
Unsur penting yang harus diuraikan oleh badan-badan OPCAT adalah adanya hubungan
antara tempat-tempat penahanan dan kewenangan dari Negara-negara Pihak.1
Tempat-Tempat Penahanan/ Serupa Tahanan di Indonesia
Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur istilah-istilah yang berbedabeda terkait dengan tempat-tempat penahanan atau tempat orang yang dicabut
kebebasannya. Dengan demikian, istilah “Tempat-tempat Penahanan” akan mencakup
tempat-tempat orang yang dicabut kebebasannya yakni Rutan, baik di instansi
kepolisian maupun militer, Lapas, Rudenim, Lapas militer, panti sosial, panti rehabilitasi,
rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil
tahanan dan kapal, serta tempat-tempat lain di mana orang mengalami pencabutan
kebebasan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, status hukum
dan konteks tempat-tempat penahanan di Indonesia menggunakan istilah-istilah
diantaranya:(i) Penjara; (ii) Rutan; (iii) Lapas;dan (iv) Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA).
1. Sumber: Association for the Prevention of Torture [APT] dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Protokol
Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan, Oktober 2010 [Hal 13-17].
MANUAL FASILITATOR Modul Pelatihan Npm 5 Lembaga | 110
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات