BAB III
I M P L E M E N TA S I PA N C A S I L A S A AT I N I
Gambar 3: Apresiasi Publik Pada Kabinet Kerja
Memberikan contoh sebagai
pemimpin yang borsih dan korupsi
""""«,0%
Membuat Indonesia sebagai
^
poros maritim dunia
7,6%
Meningkatkan kesejahteraan
rakyat
Wc'wuiudkan ekonomi bprdikari
A
79 ,2%
H Mampu
4
. 5,0%
Tidak
mampu
25,8%
78,5%
18,5%
6,0%
Tidak
tahu
71,6%
22,4%
"Kcynkinan pemerintahan Jokowi - JK menuntaskan
pelanggaran hjk asasi manusia masa lalu"
r
Responden menurut Kelompok partai politik
"Yakin atau tidak
yakinkah Anda para
meriterl dalam Kabinet 22»5%
Kerja akan mampu
-
mewujudkan visi misi
Preside Jokowir
Yakin
Tidak yakin
Tidak tahu
Partai politik koalisi
TokoAi-Jusuf Kalla
10,2%
-
Tidak memilih
Tidak jaivab/
rahasia
'
136,9%
Partai politik koalisi
Prabowo Hatta Rajasa
164,5%
25,S ,
8,5%
7,7%
8 54,6%
52,3%
40.0%
52,0%
M 9.4%
38,6%
*Y kin atau tidak
yakinkah Anda para
merteri dalam
*
Yakm
Tidak
1 yakin
Kabinet Kerja mampu
saling bekwja sama?"
j
Yakin
Tidak
tabu
B Tidak yakin
Tidak tabu
METODEJAJAKPENDAPAT
Pen9umpulan pendapat melalui teleport Ini diselenggarakan Litbang "Kompas" pada 29 - 31 Oktober 2014. Sebanyak 655 responden berusia minimal 17 tabun dipilih secara acak menggunakan
metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di 12 kota di Indonesia. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Menggunakan
metode ini, pada tingkat kepwcayaan 95 persen, nlrpencupllkan penelitian 3,8 persen. Mesklpun demlkian, kesatahan dl luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasll jajak pendapat Ini tidak
dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.
INkiMtWK hM«t Mrt
Sumber: Kompas, 3 November 2014.
•
Partai politik koalisi Jokowi-Jusuf Kalla: yakin 64,5 persen; tidak yakin 25,3 persen
•
Partai politikkoalisi Prabowo-Hatta Rajasa: yakin 36,9 persen; tidak yakin 54,6
persen
Selanjutnya, kita dapat melihat pada hasil jajak pendapat tentang penilaian
kinerja bidang penegakan hukum (Gambar 5) yang dilakukan oleh Litbang
Kompas pada 7-15 April 2015 pada 33 provinsi di Indonesia. Angka
ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum –kecuali untuk kasuskasus pidana biasa— cenderung meningkat. Untuk kasus penegakan hak
asasi manusia, yang pada 3 bulan pertama pemerintahan Presiden/Wakil
Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, publik puas (53,4 persen) dan mereka
yang tidak puas (39,9 persen); namun 6 bulan kemudian publik justru
berbalik, kepuasan publik menurun (42,8 persen) dan ketidak-puasan
publik meningkat (46,3 persen). 5)
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
terhenti merupakan konsekuensi logis dari lemahnya nilai-nilai Pancasila
5) Hasil survei Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa Indeks Negara Hukum menunjukkan Indonesia
meraih nilai 5,8 pada tahun 2014, yang naik 0,06 poin dari Tahun 2013. “Hal ini menegaskan
pemerintah belum serius membangun negara hukum yang berkeadilan.” Kompas, 21 Agustus 2015.
Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional
47