Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan3 dalam kajian hak-hak perempuan menurut Kovenan akan diberikan karena ia ramai diperbincangkan dalam perdebatan hak asasi manusia internasional dan hukum Islam. 3.2 Hak-hak yang Dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menjamin duapuluh empat hak asasi sipil dan politik. Hak-hak itu adalah sebagai berikut: l Pasal 1 Hak menentukan nasib sendiri. l Pasal 3 Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. l Pasal 6 Hak untuk hidup. l Pasal 7 Kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. l Pasal 8 Kebebasan dari perbudakan, perhambaan dan pekerjaan paksa. l Pasal 9 Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. l Pasal 10 Hak atas sistem penahanan yang manusiawi. l Pasal 11 Kebebasan dari pemenjaraan atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual. l Pasal 12 Hak atas kebebasan bergerak dan pilihan tempat tinggal. l Pasal 13 Kebebasan orang asing dari pengusiran semena-mena. l Pasal 14 Hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya. l Pasal 15 Kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut (retroaktif ). l Pasal 16 Hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. l Pasal 17 Hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi (privasi). l Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. l Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. l Pasal 20 Larangan atas propaganda untuk perang dan hasutan kebencian. l Pasal 21 Hak atas perkumpulan damai. l Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat. l Pasal 23 Hak atas pernikahan dan membentuk keluarga. l Pasal 24 Hak-hak anak. l Pasal 25 Hak-hak politik. l Pasal 26 Hak atas kedudukan yang sama di depan hukum. l Pasal 27 Hak-hak minoritas etnis, agama atau bahasa. Daftar hak-hak yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di atas, secara sepintas, tidak menimbulkan masalah dari sudut-pandang hukum Islam. Semua hak itu secara teoretis mencerminkan cita-cita manusiawi yang serasi dengan ajaran-ajaran umum Islam. Akan tetapi, seperti halnya dengan semua ketentuan lain, 3 48 249 UNTS, hal. 13. Disahkan pada 18 November 1979, dan berlaku pada 3 Desember 1981. Sejak Desember 2002 telah diratiikasi oleh 47 dari 57 Negara Anggota Organisasi Koferensi Islam. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam