Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dalam Sorotan Hukum Islam Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan3 dalam kajian hak-hak perempuan menurut Kovenan akan diberikan karena ia ramai diperbincangkan dalam perdebatan hak asasi manusia internasional dan hukum Islam. 3.2 Hak-hak yang Dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menjamin duapuluh empat hak asasi sipil dan politik. Hak-hak itu adalah sebagai berikut: l Pasal 1 Hak menentukan nasib sendiri. l Pasal 3 Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. l Pasal 6 Hak untuk hidup. l Pasal 7 Kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. l Pasal 8 Kebebasan dari perbudakan, perhambaan dan pekerjaan paksa. l Pasal 9 Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. l Pasal 10 Hak atas sistem penahanan yang manusiawi. l Pasal 11 Kebebasan dari pemenjaraan atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual. l Pasal 12 Hak atas kebebasan bergerak dan pilihan tempat tinggal. l Pasal 13 Kebebasan orang asing dari pengusiran semena-mena. l Pasal 14 Hak atas pemeriksaan adil dan proses hukum yang semestinya. l Pasal 15 Kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut (retroaktif ). l Pasal 16 Hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. l Pasal 17 Hak atas kebebasan atau keleluasaan pribadi (privasi). l Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. l Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. l Pasal 20 Larangan atas propaganda untuk perang dan hasutan kebencian. l Pasal 21 Hak atas perkumpulan damai. l Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat. l Pasal 23 Hak atas pernikahan dan membentuk keluarga. l Pasal 24 Hak-hak anak. l Pasal 25 Hak-hak politik. l Pasal 26 Hak atas kedudukan yang sama di depan hukum. l Pasal 27 Hak-hak minoritas etnis, agama atau bahasa. Daftar hak-hak yang terkandung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di atas, secara sepintas, tidak menimbulkan masalah dari sudut-pandang hukum Islam. Semua hak itu secara teoretis mencerminkan cita-cita manusiawi yang serasi dengan ajaran-ajaran umum Islam. Akan tetapi, seperti halnya dengan semua ketentuan lain, 3 48 249 UNTS, hal. 13. Disahkan pada 18 November 1979, dan berlaku pada 3 Desember 1981. Sejak Desember 2002 telah diratiikasi oleh 47 dari 57 Negara Anggota Organisasi Koferensi Islam. Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات